Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menggelengkan kepala ihwal penundaan kenaikan tarif angkutan umum paska kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. "Tanya ke Dewan Perwakilan yang terhormat itu saja," ujar Ahok di Balai Kota.
Pemberian insentif merupakan kompensasi kenaikan bahan bakar minyak agar sopir tidak terlalu berat. "Saya bingung ini, gak tahu lah, kami tunggu saja" kata Ahok.
Ahok mengatakan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak telah mempengaruhi para sopir. Apalagi penetapan kenaikan tarif angkutan tak segera disetujui oleh Dewan Perwakilan Rayat DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif angkutan bus kecil naik dari Rp 2.500 menjadi Rp 3.000, bus sedang naik dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.000.
Sejumlah sopir memang sudah mengeluhkan dampak kenaikan harga BBM. Rudi, 49 tahun, terpaksa menahan keinginan membelikan baju baru untuk lebaran dua anaknya. "Padahal saya sudah rugi sampai Rp 80 ribu per hari," kata sopir M12, Terminal Pasar Senen-Kota ini pada Senin, 8 Juli 2013.
Rudi mengeluhkan sikap DPRD yang lambat padahal kebutuhan harga beras dan makanan lain sudah naik memasuki bulan Ramadan. Warga asli Tegal ini menjelaskan pendapatan kotornya mencapai Rp 400 ribu per hari. Ketika bahan bakar minyak belum naik dia mengeluarkan uang Rp 120.000 per hari untuk premium. Sekarang, Rudi yang tinggal bersama istri dan dua anaknya di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat harus mengeluarkan Rp 190 ribu per hari.
"Nah kekurangan bensin yang Rp 70.000 itu dipotong dari pendapatan," katanya. Dia mengaku membawa pulang Rp 80 ribu per hari. "Malah bos menaikan uang setoran karena onderdil naik."
Rudi pun tak bisa menaikan tarif sepihak. Pasalnya, dia bisa ditilang Dinas Perhubungan. Apalagi dia pernah sekali ketahuan. Izin jalannya pun ditahan. “Untuk menebus disidang harus membayar denda Rp 100 ribu.”
Ketua DPRD Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan Rapat Pimpinan pada Senin 8 Juli 2013 belum menyepakati kenaikan tarif ini. Meski Dinas Perhubungan sudah menjelaskan jaminan yang sebelumnya diminta, Dewan belum setuju menaikan tarif.
Politikus Kebon Sirih menahan kenaikan untuk meminta jaminan pelayanan angkutan seperti peremajaan, angkot tidak mangkal, dan keamanan. Hal lain yang dipermasalahkan Dewan yakni merasa aneh dengan hitungan kenaikan tarif.
