Jokowi: Blusukan Modalnya Jalan Kaki

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 21 Juli 2013 20:33 WIB

Jokowi Blusukan ke Taman Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara. Dok/Linda Trianita

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menampik pendapat bahwa blusukan yang sering dilakukannya merupakan pemborosan anggaran. Menurut dia, anggaran belanja penunjang operasional sebesar Rp 26 miliar yang disebutkan oleh FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) bukanlah ditujukan untuk blusukan.

"Blusukan enggak ada anggarannya, modalnya ya jalan kaki," ujar Jokowi di depan rumahnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 21 Juli 2013. Blusukannya itu, menurut dia, berfungsi sebagai pengawasan dalam manajemen kontrol yang diterapkannya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran belanja penunjang operasional, kata dia, ada di semua daerah. Biaya itu digunakan sebagai biaya koordinasi, keamanan, ketertiban, dan operasional khusus. "Misalnya ada kebakaran, banjir, atau gesekan warga, dibantu dari dana itu," kata Jokowi.

"Habis separuhnya juga enggak, itupun saya enggak pegang," kata Jokowi lagi sambil mengangkat kedua tangannya. Dia juga memberi contoh bahwa kegiatan blusukannya ke kantor-kantor kelurahan dan kecamatan tak memerlukan anggaran.

Dia juga menolak jika kegiatan blusukannya itu disebut sebagai pencitraan. "Yang dicitrakan apanya? Enggak ada," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Jakarta- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkritik kesukaan.Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo blusukan ke kampung-kampung. Mereka menganggap blusukan itu menghabiskan anggaran dan berbau pencitraan.

"Anggaran blusukan ini, jangan-jangan dijadikan sebagai panggung tahun 2014, yang uang berasal dari pajak rakyat, APBD Jakarta," ujar Direktur Investigasi dan advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, Minggu, 21 Juli 2013.

ANGGRITA DESYANI
Terhangat:
Bentrok FPI | Bisnis Yusuf Mansyur | Aksi Liverpool di GBK


Terpopuler:
Pedagang Tenabang: Ahok Jangan Terlalu Kejamlah!

FPI Merasa Dikesankan Jadi Musuh Warga

'Perang Badar' KPK di Kasus Hambalang

DPR: Polisi Jangan Jadi Beking FPI





Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

7 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

13 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

18 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

20 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

20 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya