Warga menutup hidung menghidari polusi asap dari knalpot Metromini di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Jumat (26/7). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Metromini akhir-akhir ini menjadi sorotan karena kondisi bus yang jauh dari layak. Pertama kali berdiri pada 1976, PT Metromini memiliki aset sekitar enam ribuan bus. Konflik internal dituding sebagai salah satu penyebab kurang terurusnya bus warna merah tersebut.
"Awalnya dari rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Metromini tahun 1993," kata Mal Siantar Nainggolan, salah seorang komisaris, kepada Tempo pada Jumat, 26 Juli 2013, pekan lalu." Saat itu dipilih pengurus baru," katanya. Belakangan beberapa orang tidak sepakat.
Buntutnya pada 1995, ketika diadakan RUPS, agenda malah berubah menjadi pemilihan pengurus baru. Padahal RUPS seharusnya membahas soal laporan keuangan. Nainggolan menuding ada pihak yang sengaja ingin merusak Metromini.
Susunan pengurus yang dipilih pada tahun 1995 ini kemudian digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh sebagian pengurus angkatan 1993. PN Jakarta Timur mengabulkan gugatan. Dalam putusan yang belakangan diperkuat Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung mengukuhkan posisi pengurus tahun 1993.
Hanya pengurus angkatan 1995 masih tidak rela." Mereka merasa masih memiliki hak sebagai pengurus sah di PT Metromini," ujarnya. Akhirnya, kepengurusan di tubuh PT Metromini pecah, sebagian ikut angkatan 95 dan tak sedikit pula yang memihak 93. Dualisme ini berujung kisruh, ketika tahun 2000 pengurus 95 mengajukan RUPS. Tapi angkatan 93 menggugat dan menilai bahwa RUPS tersebut tidak resmi milik PT Metromini.
"Karena putusan MA, bahkan sudah ada juga perintah ekseskusi dari PN Jakarta Timur pada tahun 1999 yang mengukuhkan posisi 93," ujar Nainggolan. Akibatnya, mereka pun kembali menggugat ke PN Jakarta Timur atas RUPS tahun 2000.
Hasilnya, hingga dikuatkan oleh Mahkamah Agung lewat putusan Nomor 2420 K/Pdt/2002 menyatakan RUPS tahun 2000 tidak sesuai prosedur. Tidak berhenti sampai di sini, pada 2008 pengurus angkatan 95 kembali menggelar RUPS.
Hanya kali ini melalui putusan Nomor 2779 K/Pdt/2011, MA mengharuskan PT Metromini mengadakan RUPS maupun RUPS Luar Biasa. Alasannya, sejak tahun 2008 tidak pernah diadakan RUPS dan beberapa pengurus sudah ada yang meninggal dunia.
Tiga putusan ini semakin memperpanjang kisruh di internal mereka.Satu per satu pemilik saham acuh. Mereka lebih suka mengelola bisnisnya sendiri. Alhasil, seperti sekarang ini banyak Metromini tidak layak masih berjalan.
"Ini karena tidak ada kontrol dari badannya," kata Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Menurut Syafrin, peremajaan lebih mudah dilakukan jika badan yang menaungi Metromini sehat. Dia berharap masalah ini cepat selesai secara internal.
