Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Banyak masalah yang kudu dibenahi pasangan duet mantan kepala daerah Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta. Tentu beda mengurus daerah dengan Ibu Kota. Berbagai ide mulai muncul sejak keduanya dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Oktober 2012.
Seperti apa perbedaan itu dan bagaimana mengurusi sejumlah masalah pokok di Jakarta? Berikut ini petikan wawancara Tempo dengan Ahok, Juli 2013 lalu.
Apa beda ngurus Jakarta dengan daerah? Di daerah, tak ada kajian-kajian serta usulan solusi. Di Jakarta, yang besar dan kompleks, semua tersedia lengkap, termasuk solusinya. Jadi lebih mudah mengurus Ibu Kota. Namun ada mata rantai yang hilang di DKI Jakarta.
Apa mata rantai itu? Keberanian mengeksekusi karena tak punya kepentingan. Contohnya, kita tahu pola transportasi makro untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, seperti transportasi berbasis rel. Tapi, untuk mengeksekusi MRT (mass rapid transit) saja, enggak jalan-jalan. Lalu, Transjakarta, sembilan tahun, jumlah busnya tetap 600, itu pun banyak yang rusak. Ketika operator tak memenuhi jumlah bus yang disediakan, kita enggak berani memberikan sanksi.
Apa solusi Jokowi-Ahok? Tambah bus! Seribu bus ukuran sedang dan seribu bus Transjakarta.
Berapa waktu yang diperlukan untuk memenuhi tambahan bus? Dua tahun. Andai rapat koordinasi pelaporan pembangunan bisa cepat, tahun depan kita sudah bisa cepat membeli bus. Target kami: sampai tahun depan, beli seribu bus sedang dan seribu bus Transjakarta.
Solusi lain mengatasi kemacetan? Tentu MRT harus dibangun. Kereta api loop line (sistem jalur melingkar kereta rel listrik) harus dibantu dengan underpass atau flyover. Ada 18 titik yang harus digarap. Tapi mengerjakan 18 titik bukan sulap. Bila 18 titik itu dikerjakan sekaligus, Jakarta bisa macet total. Ya, ini pekerjaan rumah 30-40 tahun dan menyuruh kami selesaikan dalam delapan bulan. Ngurus Jakarta bukan "Sulap Lampu Aladin".
Sejauh mana rencana eksekusi nomor kendaraan ganjil-genap? Nomor ganjil-genap tak bisa jalan kalau busnya belum cukup. Orang disuruh menggunakan kendaraan bernomor ganjil atau genap, tapi bus tidak ada, mau disuruh naik apa? Jadi rencana ini ditunda sampai jumlah bus cukup.
KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang
1 hari lalu
KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang
KPU Provinsi DKI Jakarta memastikan duet Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak akan terwujud.
