Sejumlah petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperingati sejumlah pedagang PKL di depas pasar Gembrong untuk tidak berjualan di pinggir jalan, Jakarta Timur, (13/8). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika, mengatakan penataan pedagang kaki lima di Jakarta butuh waktu panjang. “Butuh waktu dan konsistensi, paling cepat baru selesai dalam lima tahun,” ujar Erani kepada Tempo Selasa 13 Agustus 2013.
Waktu sepanjang itu dibutuhkan akibat masalah PKL di Jakarta yang terbilang kompleks. Tidak cukup bagi pemerintah hanya menertibkan PKL di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasar-pasar lain pun masih menjadi momok, seperti Pasar Minggu, Pasar Gembrong, dan Pasar Jatinegara.
Selain tersebar, jumlah pekerja sektor informal seperti PKL ini pun sangat besar yakni mencakup 62 persen dari seluruh tenaga kerja di Jakarta. “Timbulnya PKL karena kegagalan pemerintah menciptakan lapangan kerja formal,” kata Erani.
Setelah menertibkan, kata dia, pemerintah juga harus melakukan pembinaan sehingga pendapatan pedagang kembali stabil. Pembeli juga harus diedukasi untuk menghilangkan kebiasaan mereka berbelanja dari atas kendaraan di pinggir jalan. “Ini tanggung jawab SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan polisi lalu lintas dalam memberi sanksi tegas,” kata Erani.
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi
40 hari lalu
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi
Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi
