Gedung Balaikota (Kantor Gubernur) DKI Jakarta. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro menyatakan aksi walkout yang dilakukan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) sia-sia. "Apa yang dilakukan PPP jika tidak diikuti partai lain tidak akan berpengaruh secara politik," ujarnya melalui pesan singkat pada Tempo, Senin, 2 September 2013.
Namun perlu diwaspadai, kata Siti, bila ke depan banyak partai yang mengikuti sikap PPP, pengaruhnya akan signifikan. "Signifikan relevansinya secara politik, terhadap relasi eksekutif dan DPRD," ujarnya.
Menurutnya, sikap walkout F-PPP DKI Jakarta adalah hasil gangguan komunikasi. "Masalah utama relasi institusi adalah komunikasi, sinergi, dan koordinasi," ujarnya. Ia mengatakan seni komunikasi dan sinergi antara eksekutif dan DPRD harus ditingkatkan untuk mencegah ini terulang. (Baca: Ahok Datangi Paripurna, Fraksi PPP Walk Out)
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Senin siang 2 September 2013 kemarin walk-out dalam rapat paripurna dengan wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Agenda rapat membahas rancangan peraturan daerah pajak rokok dan Mass Rapid Transit.
F-PPP DPRD DKI Jakarta walkout karena merasa tersinggung dengan pernyataan Basuki yang dianggap melecehkan anggota dewan. "Kami tidak akan bacakan pandangan kami. Akan kami kirimkan ke Ketua DPRD seara tertulis supaya Pak Wagub dipanggil untuk kata-kata yang menyinggung lembaga ini," kata Ketua Fraksi PPP Matnoor Tindoan.
Setelah melakukan interupsi, Matnoor dan tiga orang Fraksi PPP lainnya langsung berjalan keluar ruangan. Namun keempatnya sempat membubuhkan tanda tangan absen mrngikuti rapat.
Menurut Matnoor, partainya akan konsisten tidak mengikuti rapat jika dihadiri oleh Ahok--panggilan akrab Wakil Gubernur DKI. Partai memutuskan untuk memanggil Ahok yang dianggap melecehkan institusi DPRD. Ia telah melayangkan keputusan itu ke pimpinan dewan. Namun ia belum mengetahui apakah pimpinan dewan telah menyampaikannya ke Ahok. "Sampai saat ini belum ada respon dari dewan ataupun Pak Wagub sendiri," katanya. (Baca: Fraksi PPP Walk Out, Jokowi Tanggapi Santai)
Padahal, menurutnya, dewan sudah sepakat untuk memanggil Ahok dan meminta klarifikasi terkait pernyataan-pernyataan mantan Bupati Belitung Timur itu yang dianggap kontroversial. Saat ini F-PPP memiliki tujuh kursi di DPRD DKI Jakarta. Jumlah total kursi di DPRD DKI Jakarta 89 buah. Fraksi Demokrat memiliki jumlah kursi terbanyak dengan jumlah 32 kursi, disusul F-PKS, 18 kursi. (Baca: Ahok Cuek PPP Walk Out)
