Massa dari Hizbut Tahrir Indonesia, Mahasiswa Bandung Raya, dan Pelajar Bandung, menggelar unjuk rasa menolak penyelenggaraan Miss World di Indonesia di Gedung Sate, Bandung (4/9). Mereka menuntut pemerintah untuk mencabut izin penyelenggaraan kontes Miss World di Indonesia. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Bogor - Pemerintah Kabupaten Bogor tidak akan mengeluarkan izin pemasangan reklame di luar ruangan untuk perhelatan Miss World 2013 di Sentul International Convention Center (SICC) Kabupaten Bogor pada 28 September 2013 mendatang. Pembatasan izin tersebut sebagai penolakan terhadap puncak kontes kecantikan sejagat itu.
"Saya sudah instruksikan SKPD terkait tidak mengeluarkan izin reklame luar ruangan untuk kegiatan Miss World 2013," kata Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY) melalui juru bicaranya, David Rizar Nugroho, di Bogor, Rabu, 4 September 2013.
Menurut RY, sejak awal dirinya sudah menolak penyelenggaraan Miss World di Bogor. Namun, Pemerintah Kabupaten Bogor tidak bisa berbuat banyak. Sebab, semua perizinan ajang kecantikan tersebut langsung dari pusat. "Larangan memasang reklame luar ruangan itu sebagai salah satu bentuk penolakan."
Sebelumnya, Bupati menceritakan, sudah dilakukan pertemuan antara Camat Babakan Madang dengan tokoh ulama dan masyarakat di sekitar SICC. Hasil pertemuan tersebut intinya masyarakat menolak kegiatan Miss World. Selain itu, Bupati juga mengaku banyak mendapatkan telepon dari para ulama yang menolak Miss World di Bogor. Atas aspirasi masyarakat tersebut, Bupati menginstruksikan seluruh pemasangan atribut Miss World di luar ruangan agar dilarang.
"Kalau ada yang dipasang, dipastikan itu spanduk dan umbul-umbul liar alias bodong," Bupati menegaskan. "Ulama Bogor juga menolak acara tersebut."
Puncak kegiatan Miss World akan dihelat di SICC Sentul, Kecamatan Babakan Madang, pada 28 September mendatang. Di gedung ini dijadwalkan penobatan gelar Miss Wolrd setelah rangkaian kegiatan di Bali.
Pengurus Pusat Front Pembela Islam, H. Yusran, menyatakan akan mengerahkan massa untuk menentang perhelatan Miss World di Bogor. FPI berpegang pada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sudah tegas melarang kontes kecantikan sejagat itu. "MUI sudah jelas melarang. Jadi jangan salahkan kami jika tetap turun," kata Yusran saat dihubungi Tempo melalui telepon selulernya, Rabu, 4 September 2013.
Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto menyambut baik Inpres Nomor 2 Tahun 2021 karena. berkomitmen sangat kuat untuk melindungi tenaga kerja formal, nonformal, rentan hingga pegawai Non ASN.
