Ketua DPP PAN Bima Arya mengikuti. Tempo/Amston Probel
TEMPO.CO, Jakarta - Kubu calon wali kota-wakil wali kota Bogor, Bima Arya Sugiarto-Usmar Hariman mengklaim kemenangan dalam pemilihan wali kota Bogor yang digelar Sabtu 14 September 2013.
Dari hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga survei Carta Politika, pasangan nomor urut 2 Bima Arya-Usmar unggul dengan angka 35 persen. Peringkat ke dua ditempati pasangan nomor 3 yang juga pasangan inkumben Achmad Ru'yat-Aim dengan 33,1 persen.
Diurutan ke tiga ditempati pasangan nomer urut empat (Dody Rosadi-Untung Maryono) sebanyak 15.8 persen, diurutan ke empat di tempati oleh nomer urut pasangan Lima (Syaeful Anwar-Muztahidin Al Ayubi) sebanyak 10.0 persen dan di posisi terakhir ditempati pasangan nomer satu, yakni Firman Sidik Halim-Gartono sebanyak 6.1 persen. "Uji sampel dilakukan di 200 TPS dengan margin error sebesar 1 persen" ungkap Direktur Riset Carta Politika Yunarto Wijaya.
Adapun kubu Achmad Ru'yat mengklaim merekalah pemenang pemilihan wali kota Bogor. Pasangan yang diusung oleh PKS dan PPP ini berdasarkan hitung cepat dari tim sukses mereka menempati urutan pertama dengan hasil suara 35,2 persen. Tempat ke dua ditempati pasangan Bima Arya-Usmar dengan angka 31,8 persen.
Posisi ketiga di tempati oleh pasangan nomer urut empat (Dody Rosadi-Untung Maryono) sebanyak 15,4 persen, disusul oleh pasangan nomer lima (Syaeful Anwar-Muztahidin Al Ayubi) sebanyak 10,5 persen dan di posisi terakhir ditempati pasangan nomer satu, yakni Firman Sidik Halim-Gartono sebanyak 7,1 persen.
"Metode penghitungan ini menggunakan sampling random dari 1814 TPS dengan sampel 300 TPS atau 81.327 pemilih dan sampling error sebesar 0.3 persen," kata ketua tim sukses Achmad Ru'yat-Aim, Iwan Suryawan.
Sementara itu,Achmad Ru'yat menyatakan terima kasih kepada warga dan masyarakat Kota Bogor, karena dalam pelaksanaan pemilihan yang digelar Sabtu 14 September 2013 berjalan kondusif. " Kami siap menang dan siap kalah, untuk itu kita tunggu saja hasilnya karena masih dalam proses perhitungan," kata dia.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
