Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Walikota Rotterdam Belanda Ahmed Abutaleb saat penandatangan Minute of Agreement (MoA) Jakarta-Rotterdam pada bidang tata air periode 2013-2015 di Gedung Balaikota, Jakarta, (23/9). Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Rotterdam Ahmed Aboutaleb menilai proyek giant sea wall bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi banjir. Ia mengaku kota terpadat di Belanda ini pun masih takluk terhadap laut pasang meski punya tanggul setinggi 2,2 meter. (Baca: Giant Sea Wall di Teluk Jakarta)
"Kami lebih mengandalkan bagaimana menciptakan green city di Kota Rotterdam," kata Aboutaleb di Balai Kota pada Senin, 23 September 2013 seusai penandatanganan kerja sama penanggulangan banjir Jakarta-Rotterdam. Konsep kota hijau ini maksudnya menciptakan ruang terbuka hijau yang banyak untuk resapan air.
Selain tanggul, Rotterdam juga memiliki teknologi pintu air raksasa alias Maeslantkering. Dengan struktur rangka baja berukuran panjang 210 meter dan tinggi sekitar 22 meter, pintu ini berfungsi menutup air pasang dari laut. Hanya saja, teknologi tanggul dan pintu raksasa tersebut butuh biaya mahal. Selain itu, teknologi ini tidak bersinggungan dengan masyarakat secara langsung. Berbeda dengan green city, masyarakat terlibat.
"Kami ajak masyarakat Rotterdam mendesain rumah agar bisa menampung hujan, misalnya," kata dia. Bahkan, ia mengaku belajar ke Hamburg, Jerman, soal desain membangun rumah di pinggir sungai.
Selain itu, Wali Kota Rotterdam juga mengambil kebijakan cukup nyeleneh, yaitu mengganti aspal jalan dengan tanah sehingga bisa menyerap air saat hujan. "Intinya adalah manajemen masyarakat juga harus terlibat di dalam menyelesaikan banjir," ujarnya.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
12 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.