Pengundian Rusun, Warga Ria Rio Walk Out  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Selasa, 24 September 2013 12:40 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo meninjau perekembangan pembangunan Waduk Ria Rio, Jakarta, Rabu (11/9). Warga Pendongkelan masih belum setuju dengan usulan yang diajukan mengenai uang kerahiman dan tempat relokasi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Waduk Ria Rio yang akan direlokasi ke Rusun Pinus Elok melakukan aksi walk out saat akan dilakukan pengundian penempatan rumah susun. Pengundian dilakukan di Aula Kecamatan Pulogadung, Selasa, 24 September 2013.

Pasalnya, mereka merasa belum ada batas yang jelas perihal mana tanah yang akan digunakan untuk pelebaran Waduk Ria Rio yang sudah dibebaskan oleh PT Pulo Mas Jaya dan mana yang belum. Selain itu, jumlah uang kompensasi yang dianggap terlalu kecil juga menjadi alasan penolakan warga


"Ini masih banyak yang belum dijelaskan, kenapa sudah mengundi rusun? Soal rusun urusan nomor sekian lah," ujar Humas RW 15, Yadi Ardan, kepada wartawan.

Menurut Yadi, kedatangan warga di sini bukan untuk mengundi penempatan rusun, melainkan untuk meminta keterangan atas hal-hal teknis yang belum jelas. Lebih lanjut, Yadi mengatakan bahwa warga masih belum mengetahui batas lahan yang akan terdampak normalisasi. Selama ini warga justru menunggu PT Pulo Mas Jaya dan instansi terkait untuk menunjukkan batas lahan tersebut.

"Kami menunggu petugas yang katanya akan mengukur batas, tapi tidak pernah ada. Yang mana tanahnya, tunjukkan letaknya pada warga. Kalau memang memiliki tanah itu karena menang sengketa di pengadilan, tunjukkan keputusan suratnya. Jangan mengaku sebagai tanah mereka," kata ia melanjutkan.

Camat Pulogadung Teguh Hendriawan mengakhiri perdebatan dengan pertanyaan, "Hari ini jadi dilakukan pengundian atau tidak?" ujar Teguh. Pertanyaan tersebut dijawab warga dengan serentak, "Tidak," dan kemudian mereka meninggalkan aula.

TIKA PRIMANDARI

Terhangat:
Guyuran Harta Labora | Mobil Murah | Tabrakan Maut




Berita Terpopuler
Valentino Simanjuntak, Si Jebret Ow Ow Ow
8 Alasan Beralih ke Android
Alasan BBM untuk Android Ditunda
Ahli Grafologi: Vicky Pemuda Luar Biasa, tapi ...
Komnas HAM Kecam Penyegelan Gereja St. Bernadette

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

37 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

6 Maret 2024

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.

Baca Selengkapnya