TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta masih terbelah dalam menyikapi masalah penempatan Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli. Ada yang mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertahankan posisinya, ada pula yang meminta pemerintah melihat kondisi sosial masyarakat.
Ketua Komisi A, Ida Mahmudah mengatakan dirinya mendukung kebijakan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang tak akan memindahkan Lurah Susan hanya karena protes sebagian warga. Dia menilai pandangan Menteri Dalam negeri Gamawan Fauzi tak bijaksana. Dia juga menyayangkan Menteri Gamawan yang terlalu mengurusi persoalan teknis hingga ke kelurahan di Jakarta.
"Kalau pemindahannya karena masalah agama, sama saja mengajari warga berkonflik karena masalah SARA (suku, agama, ras, antargolongan)," ujar Ida ketika dihubungi pada Ahad, 29 September 2013. "Bagaimana kalau daerah berpenduduk mayoritas nonmuslim seperti Kelapa Gading juga menolak lurah atau camat muslim?"
Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu meminta Pemprov tetap pada pendiriannya mengevaluasi kinerja lurah dan camat setelah enam bulan. Jika perlu dipindahkan, alasannya pun harus benar-benar karena kinerjanya tak memuaskan. "Jakarta itu ibu kota, harus menjadi contoh masyarakat menghargai agama lain," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi A dari fraksi Partai Demokrat, Taufiqurrahman, berpendapat lain. Dia mengatakan, pendapat Wagub Basuki ada benarnya. Pemilihan lurah atau camat memang tak mempertimbangkan latar belakang agama. "Tapi saya juga mengerti ada warga yang bingung ketika akan mengadakan acara keagamaan dan tidak bisa mengundang lurahnya," ujar dia.
Menurut Taufiqurrahman, nilai seperti itu, tak bisa dipungkiri memang berkembang di masyarakat. "Memang hanya sebagian kecil yang protes, tetapi kalau berjalan terus-menerus bisa saja berdampak negatif terhadap jalannya pemerintahan."
ANGGRITA DESYANI
Berita Terpopuler
Sultan Bicara Kritik Amin Rais pada Jokowi
Pulang ke Iran, Rouhani Dilempari Sepatu
Miss World 2013, Megan Young Asal Filipina
Jokowi Ingin Lebarkan Tiga Trotoar Ini
Jokowi Dikerjai Pemain Sirkus
Berita terkait
4 Kelurahan Belum Punya Puskesmas, Dinas Kesehatan DKI Kerja Sama dengan Klinik Kimia Farma
4 Oktober 2023
Dinas Kesehatan DKI sedang mencari lahan untuk pembangunan puskesmas di kelurahan yang belum memilikinya.
Baca SelengkapnyaPetugas PPSU Dipaksa Utang ke Pinjol oleh Staf Kelurahan Kelapa Gading Barat
7 Juli 2023
Petugas PPSU mengaku dipaksa meminjam uang ke pinjol dengan data pribadi mereka. Lalu uangnya dipakai oleh staf Kelurahan Kelapa Gading Barat.
Baca SelengkapnyaE-KTP Hilang, Begini cara Mengurus Penggantian KTP dan Dokumen yang Disiapkan
10 Juni 2023
Begini cara mengurus penggantian e-KTP hilang. Apa saja dokumen yang perlu disiapkan?
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta Sediakan Loket Layanan Pendatang Baru hingga Tingkat Kelurahan
25 April 2023
DKI Jakarta menyediakan loket layanan hingga kelurahan untuk membantu warga pendatang baru mengurus dokumen-dokumen administrasi.
Baca SelengkapnyaApa Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara atau PPS?
19 Januari 2023
Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk oleh KPU atau KIP kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan atau desa
Baca Selengkapnya9 Kelurahan di Jakarta Utara Siaga Banjir Rob, Dampak Super New Moon & Perigee
18 Januari 2023
Sembilan kelurahan di wilayah Jakarta Utara berstatus siaga banjir rob.
Baca Selengkapnya15 Kelurahan di Jakarta Belum Punya Puskesmas, DPRD Dorong Optimalisasi Aset
15 Januari 2023
Pembangunan puskesmas harus memenuhi beberapa persyaratan, misalnya minimal jumlah penduduk.
Baca Selengkapnya2 Kelurahan di Padang Menerima Penghargaan Kelurahan Siaga Tsunami dari UNESCO-IOC
30 Desember 2022
Dua kelurahan di Padang mendapatkan pengakuan dari UNESCO-IOC sebagai keluarahan siaga tsunami atau Tsunami Ready Community (TRC).
Baca SelengkapnyaGagal Jadi Ketua LPM Kelurahan di Depok, Ada Calon Marah Minta Amplop Dikembalikan
29 November 2022
Pemilihan LPM di Kota Depok untuk pertama kalinya dilaksanakan secara serentak di 63 Kelurahan pada 27 November 2022.
Baca SelengkapnyaKarang Taruna, Diprakarsai Ali Sadikin Diadopsi untuk Indonesia
10 Oktober 2022
Gubernur DKI saat itu, Ali Sadikin mendorong Karang Taruna dengan cara mengeluarkan kebijakan memberikan subsidi untuk operasionalisasi Karang Taruna.
Baca Selengkapnya