TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya mendukung pemberlakuan electronic road pricing (ERP). Alasannya, tidak sekadar untuk mengatasi kemacetan. "Studi internal, 40 persen anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya terkena sakit paru-paru," kata Kepala Subdit Penegakan Hukum, Ajun Komisaris Besar Hindarsono, di DPRD Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2013.

Hal ini disebabkan polusi di Ibu Kota yang semakin parah. Hindarsono mengatakan kualitas hidup Satuan Lalu Lintas cukup mengkhawatirkan karena kerap terpapar asap. "Masak mau diganti sama patung polisi yang gerak-gerak," ujar Hindarsono berseloroh.

Ia menjelaskan, penerapan jalan berbayar lebih efisien, bahkan dibanding ganjil-genap. Menurut mantan Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Jakarta Selatan ini, penerapan jalan berbayar juga memudahkan penegakan hukum dan aparat.

Ia menuturkan, polisi terkadang mengalami dilema ketika akan melakukan penegakan hukum kepada pelanggar. "Kadang ada kerabat sesama polisi atau bahkan pejabat," ujarnya. Hal ini menyebabkan polisi ewuh ketika akan menilang.

Belum lagi, Hindarsono menambahkan, diakuinya masih ada polisi yang main mata. "Kalau ERP enak, ketahuan langgar, tinggal kirim surat," katanya. Pemerintah DKI Jakarta kini tengah menggodok jurus mengurangi kemacetan Jakarta. Salah satu cara yang dianggap paling ampuh adalah menerapkan ERP di jalan protokol Ibu Kota.

SYAILENDRA

Topik Terhangat
Ketua MK Ditangkap | Amerika Shutdown | Pembunuhan Holly Angela | Edsus Lekra | Info Haji

Berita Terpopuler
KPK Tangkap Akil Mochtar dan Politikus Golkar
KPK Tangkap Ketua MK Akil Mochtar?
Suami Holly Angela Auditor Utama BPK
Ini Obamacare yang Buat Pemerintah AS Shutdown
Begini Sengketa Pemilu Gunung Mas etua MK Ditangkap, KPK Sita Rp 3 Miliar