Puluhan lapak pedagang kaki lima terlihat mulai berjualan di lahan kosong depan Stasiun Tanah Abang, Jakarta (12/9). Para pedagang ini memilih lokasi ini yang dianggap cukup strategis menarik pembeli. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI Jakarta Andi Baso mengatakan rencana pembatasan pedagang kaki lima akan mulai dijalankan tahun depan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun sudah memberi sinyal sepakat soal program ini.
"Istilahnya adalah cut of death," kata Andi ketika dihubungi Tempo pada Kamis, 10 Oktober 2013. Rencana ini, Andi melanjutkan, dilandasi keinginan untuk menata dan memberdayakan PKL yang ada di Ibu Kota.
Alasannya, keberadaan PKL yang tidak terkontrol, menurut Andi, bak dua sisi mata uang yang berlawanan. Di satu sisi, Andi melanjutkan, PKL menyokong perekonomian. Di lain hal, keberadaannya terkadang menggangu ketertiban umum.
Andi menjelaskan konsep pembatasan PKL ini pertama dimulai dengan pendataan berapa jumlah pasti yang ada di Jakarta. Pendataan ini bahkan akan dilakukan detail hingga ke jenis barang yang dijual.
Setelah itu, data tersebut diserahkan ke masing-masing pemerintahan kota di Jakarta. Lalu, Wali Kota yang bertugas mengendalikan jumlah pertumbuhan PKL di masing-masing wilayahnya sesuai dengan data tersebut.
Andi mengakui selama ini dinas tidak memiliki data lengkap soal berapa jumlah PKL yang ada. Data terakhir, tahun 2006, disebutkan ada 1.124.675 unit PKL di Ibu Kota. "Makanya ini perlu kami perbarui karena mungkin ada yang sudah tutup juga," ujarnya.
