Setahun Jokowi-Ahok, Pendidikan Banyak Masalah  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Jumat, 18 Oktober 2013 06:18 WIB

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahja Purnama, telah memimpin Ibu Kota selama satu tahun. Dalam kurun waktu itu, ternyata masih banyak ditemukan masalah di bidang pendidikan.

Dalam diskusi yang digelar di Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta), Salemba, Jakarta Pusat, Kamis 17 Oktober 2013, Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) telah melakukan penelitian selama setahun terakhir pada bidang pendidikan di Jakarta. Hasilnya, terdapat tujuh penyimpangan. Ini tiga di antaranya.

Petama, kata Ketua Umum FGMJ, Heru Purnomo, adalah masalah di Program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, pemberian KJP masih banyak yang salah sasaran. "Ada siswa SMA yang sudah lulus sekolah Juli lalu diberikan kartu ATM dan buku tabungan Bank DKI untuk ambil KJP," tutur Heru.

Kedua adalah penggunan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Heru, penggunaan dana BOP dan BOS di berbagai sekolah tidak disertai dengan pembentukan Auditor Internal. "Sehingga, ada laporan SMA/SMK Negeri yang masih memungut uang sekolah," ujarnya.

Padahal, Heru melanjutkan, setiap sekolah mendapatkan uang Rp 400 ribu untuk satu siswa. Dalihnya adalah pungutan diperuntukkan untuk biaya kesiswaan dan uang pendingin udara. "Kisaran pungutan Rp 100-Rp 500 ribu satu anak per bulan," ujarnya. "Sedangkan uang kesiswaan Rp 350 ribu per tahun," Heru menambahkan.

Ketiga, kata Heru, tidak adanya keterbukaan penggunaan dana BOS oleh manajemen sekolah ke para guru maupun orang tua siswa. "Paling banyak laporan dari jenjang SMP, padahal jenjang SD penggunaannya tidak transparan dan banyak keluhan," ucap Heru. Akan tetapi, dia menambahkan, sejauh ini hanya dua SD yang dilaporkan bermasalah.

SINGGIH SOARES

Berita Terpopuler:
Gatot Supiartono, Karier Moncer Berakhir Tragis?

Dimarahi Ani Yudhoyono, Erie: Sudahlah Tak Penting

Potensi Kerugian Negara di Banten Rp 1,6 Triliun

Daryono, Sopir Akil Mochtar, Sengaja Dihilangkan?

Baru Sekali Komentar, Erie Dimarahi Ani Yudhoyono

Setahun Gubernur: Ini yang Khas dari Jokowi

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

23 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

59 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.

Baca Selengkapnya