Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi. TEMPO/Nurdiansah
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah mampu merangkul dan bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan. Tak terkecuali ormas Front Pembela Islam pimpinan Rizieq Shihab. Imbauan ini rupanya menuai kritik dari banyak kalangan.
Salah satu kritiknya, Menteri Gamawan dianggap memberi ruang kepada FPI yang aktivitasnya kerap membuat keonaran di sejumlah tempat itu. Ada kalanya kritik disampaikan melalui pernyataan di media massa dan media sosial seperti Twitter.
Menurut Gamawan, FPI adalah aset bangsa yang harus dipelihara. Hal itu dapat terjadi jika pemerintah mampu merangkul dan bekerja sama dengan ormas tersebut. Berikut ini wawancaraTempo dengan Gamawan pada Senin, 28 Oktober 2013.
Apa sebenarnya maksud Mendagri menyerukan pemerintah daerah bekerja sama dengan ormas, termasuk FPI?
Sewaktu ada acara di Redtop dengan sekretaris-sekretaris daerah se-Indonesia, saya mengimbau itu. Ini sekaligus untuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.
Pembangunan itu, kan, tidak hanya mengandalkan pemerintah. Ada paradigma dalam pemerintahan modern, pemerintah lebih banyak mengemudi daripada mendayung. Jadi banyak pertimbangan.
