Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Meski kantornya diserbu aksi unjuk rasa buruh, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan belum akan menemui para buruh. Dia mengatakan baru akan bertemu setelah dia mendapatkan nilai besaran upah minimum provinsi dari Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
"Untuk apa saya ketemu kalau saya belum dapat angkanya?" kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2013.
Menurut Jokowi, semestinya setiap tahun buruh tidak rutin menuntut kenaikan upah. Sebab, konflik antara buruh dan pengusaha ini tidak bagus bagi iklim investasi di Indonesia, khususnya di Jakarta. "Kalau seperti ini tiap tahun saling menekan, saling mem-pressure, diulang-ulang terus," ujarnya.
Oleh sebab itu, kata dia, harus ada jurus ampuh yang bisa menyelesaikan konflik buruh-pengusaha ini. "Harus ada undang-undang tentang pengupahan yang bisa berlaku permanen," ujar mantan Wali Kota Solo itu.
Sebelumnya, rapat Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang seharusnya digelar kemarin, Rabu, 29 Oktober 2013 harus ditunda. Sebab, peserta rapat tidak kuorum lantaran anggota dewan pengupahan dari unsur buruh yang terdiri dari 7 orang hanya hadir 1 orang.
Ketua Forum Buruh DKI Muhammad Toha menginginkan rapat baru dilanjutkan setelah perwakilan buruh bertemu dengan Jokowi. "Minggu ini jangan ada persidangan dulu, sampai kami ketemu dan berdiskusi sama Pak Gubernur," ujar Toha. Alasannya, Toha melanjutkan, agar buruh bisa menyampaikan tuntutan mereka ke alumnus Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu.
Rapat yang membahas UMP di Ibu Kota itu rencananya akan kembali dilanjutkan hari ini. Rapat ini harus segera menghasilkan keputusan perihal penetapan KHL dan UMP lantaran pada 1 November mendatang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus menandatangani hasil rapat UMP Jakarta tersebut.
