TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan yang beberapa hari ini dinanti-nanti, antara buruh dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, akhirnya terjadi pada Jumat, 1 November 2013, petang. Tapi pertemuan itu tak seperti yang diharapkan karena hanya berlangsung singkat, 30 menit, dan tak membuahkan keceriaan.

“Kami meminta Gubernur mencabut putusan besaran upah minimum,” kata koordinator buruh DKI, Baris Silitonga, pada Jumat, 1 November 2013. Dia ada di antara 10 perwakilan buruh yang bertemu dengan Jokowi.

Penetapan upah minimum 2014 oleh Jokowi sebesar Rp 2,44 juta, atau naik hanya sekitar Rp 200 ribu, menurut Baris, tak rasional karena jauh dari tuntutan para buruh, yakni upah baru sebesar Rp 3,7 juta.

Dia menyindir nilai itu kalah besar dengan yang menurut dia telah diputuskan di Bekasi. “Selisih upah Jakarta dengan Bekasi adalah Rp 5 ribu,” katanya sambil menambahkan, “Inilah yang dipersoalkan buruh.”

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan putusannya itu didasarkan pada sidang Dewan Pengupahan sehari sebelumnya. Saat itu, perwakilan dari buruh memang menolak hadir karena menuntut bertemu dulu dengan Jokowi. “Saya tanda tangani apa yang diajukan Dewan Pengupahan,” ujarnya.

Jokowi mengakui besaran upah minimum yang sudah disepakati jauh dari jumlah yang diminta buruh. Hanya, ia melanjutkan, besaran yang sudah ditetapkannya itu adalah yang paling rasional melihat pertumbuhan ekonomi 2013 dan 2014 mendatang. Lagi pula, dia menambahkan, kenaikan upah minimum pada 2012 sudah cukup tinggi. Saat itu, pemerintahan Jokowi menjadi katalisator untuk kenaikan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,2 juta.

Jokowi mengaku maklum kalau keputusannya tahun ini akan menuai penolakan dari kalangan buruh. Toh, menurut dia, "Sudah jadi risiko, karena tahun lalu saja digugat pengusaha."

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI, Priyono, menegaskan pemerintah Jakarta tidak mungkin menarik kembali surat putusan yang sudah ditandatangani. "Penolakan wajar ada. Setiap tahun juga begitu," ujarnya.

Adapun selisih dengan yang ditetapkan di Bekasi, menurut Priyono, bukan hal yang perlu dipersoalkan. “Masing-masing daerah memiliki hitungan sendiri,” katanya lagi.

SYAILENDRA

Terpopuler
Penjelasan Garuda Soal Ulah Roy Suryo
Roy Suryo Marah Lagi di Dalam Pesawat
Istri-istri Para Koruptor
Ulah Roy Suryo di Garuda Versi Ajudan