TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyatakan ribuan buruh akan kembali menggelar demo pada pekan depan. "Rabu ini kita akan demo di Balai Kota Jakarta dan DPRD," kata dia saat dihubungi, Ahad, 3 November 2013. Mengenai jumlah massanya, ia belum bisa menentukan.

Iqbal menuturkan, aksi ini sebagai bentuk ketidaksepakatan buruh atas besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2014 sebesar Rp 2,44 juta. Besaran UMP ini telah diteken Gubernur Joko Widodo pada Jumat kemarin, 1 November 2013. Sebab, besaran UMP ini menunjukkan Jokowi berpihak pada pasar atau pengusaha. "Yang diajukan pengusaha Rp 2,29 juta itu kebutuhan hidup layak untuk tahun 2013, UMP ini kan untuk 2014." (Baca: Buruh: UMP Rp 2,4 Juta Tidak Sah)

Oleh sebab itu, buruh akan melakukan aksi secara terus-menerus hingga penetapan UMP dicabut. "Setiap pekan kami akan melakukan aksi, sampai dipenuhi," kata Iqbal. Di samping itu, KSPI juga akan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara terkait penetapan UMP DKI tahun 2014 ini.

Langkah selanjutnya, bila penetapan UMP ini tidak dicabut, buruh tidak akan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan presiden 2014 mendatang. "Paling terburuk akan golput pada Pemilu 2014," ujarnya.

Sebelumnya, ribuah buruh telah melangsungkan aksi demo di masing-masing kawasan industri maupun di Balai Kota berturut-turut sejak 28 Oktober hingga 1 November 2013. Mereka menuntut besaran UMP DKI 2014 senilai Rp 3,7 juta. Di samping itu, pada 31 Oktober hingga 1 November, dilakukan aksi mogok nasional di beberapa provinsi yang menuntut kenaikan UMP seluruh provinsi sebesar 50 persen.

LINDA TRIANITA