TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan melakukan audit corporate social responsibility (CSR) yang diterima pemerintah. Akhir-akhir ini, DKI memang banyak menerima program sosial tersebut, seperti pembangunan kampung deret di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

"Selama ini kan kami hanya tahu CSR diserahkan langsung ke warga tapi belum ada audit," kata Basuki di kantornya, Senin, 11 November 2013. Dengan demikian, ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit.

Selain itu, audit ini dilakukan untuk menghindari kecurangan di lapangan. Basuki khawatir, CSR tersebut salah alamat atau malah diselewengkan.

"Nanti kan CSR yang diterima warga jadi aset DKI, jadi perlu diaudit juga nilainya," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini. Menurut Basuki, audit juga bisa membuat penerimaan CSR tepat sasaran.

Karena, menurut dia, audit bukan hanya melihat ada penyelewengan atau tidak. Audit juga memiliki fungsi untuk melihat apakah CSR sudah tepat sasaran.

Menurut data Badan Pengelola Keuangan Daerah, ada empat satuan kerja perangkat daerah yang menerim CSR, yaitu Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, serta Dinas Kelautan dan Pertanian.

Rinciannya, 19 perusahaan memberikan CSR untuk Dinas perumahan, 19 perusahaan Dinas Pertamanan dan pemakaman, tiga perusahaan Dinas Koperasi UMKM dan perdagangan, serta 13 perusahaan Dinas Kelautan dan Pertanian.

Beberapa CSR yang diterima misalkan taman yang ada di depan Balai Kota, kemudian tenda dan gerobak untuk pedagang di Masjid Sunda Kelapa, serta kampung deret di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Selain itu, Rumah Susun Sewa Marunda juga mendapat CSR dalam bentuk barang, seperti televisi.

SYAILENDRA

Baca juga:
Jokowi Digugat Buruh Soal Penetapan Upah
Total Penipuan Suami Eddies Adelia Rp 45 Miliar
Mantan Napi KPK Jadi Ketua NasDem Sumsel
Serang Demo Buruh, 10 anggota Ormas Diperiksa