Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai pungutan liar seharusnya sudah tidak terjadi di lingkungan pemerintahannya. Sebab, pungutan terkait urusan kedinasan di sekretariat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta telah dibersihkan.
"Kalau masih ada yang mau kasih, ya, bego saja," kata dia saat ditemui usai peresmian e-katalog di kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Jakarta, Rabu, 6 November 2013.
Sebelumnya, Pembina Yayasan Rumah Sakit Jakarta, Benjamin Mankoedilaga, menyatakan pungutan liar masih marak di kalangan staf kesekretariatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Permohonan yang pernah disampaikan Yayasan Rumah Sakit harus disertai sejumlah uang yang cukup besar agar diterima," kata Benjamin melalui pesan pendeknya.
Basuki menjelaskan, dirinya sudah sangat terbuka untuk menerima dan menemui pihak mana pun yang berkenan menemuinya. "Tinggal tunggu di tangga, bisa bertemu saya," katanya. Dia menjamin stafnya tidak akan berani main-main dengan penyelewengan semacam pungutan liar. "Semua orang punya nomor handphone saya, bisa langsung lapor." Dia juga tidak mentoleransi stafnya yang melakukan pungli.
