Sejumlah warga mencari sisa-sisa barang berharga dari rumahnya yang telah tergusur di kawasan Waduk Pluit, Jakarta, (23/8). TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Humas Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Puka Yanuar mengatakan pengerukan permukaan air Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, tak akan menggunakan APBD lagi, tapi dana CSR (tanggung jawab sosial). Selama ini, hanya penataan di bantaran barat dan selatan Waduk Pluit yang menggunakan dana CSR.
Adapun dana CSR itu dari PT Jakarta Propertindo yang telah mengubah bantaran barat waduk menjadi taman dan bantaran selatan menjadi IPAL (instalasi pengolahan air limbah). "Kami sudah mengeruk 20 hektare ( dari 80 hektare), dan itu sudah selesai. Untuk 60 hektare sisanya akan digarap menggunakan dana CSR," ujar Puka kepada Tempo, Senin, 18 November 2013.
Puka mengatakan keputusan untuk menggarap waduk dengan dana CSR ini berasal dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Jokowi, kata Puka, ingin pengerukan waduk selanjutnya melibatkan pihak swasta.
Pihak swasta, kata Puka, dinilai Pemprov cukup berhasil mengerjakan proyek-proyek mereka. Beberapa contoh keberhasilan itu adalah jalan inspeksi di sekitar Kanal Banjir Timur serta taman di bantaran barat Waduk Pluit.
Puka mengaku belum tahu perusahaan mana saja yang telah dijajaki untuk menggarap waduk. Ia juga tak tahu kapan pengerukan waduk akan dilanjutkan dan berapa dana yang dibutuhkan untuk pengerukan tahap berikutnya itu.
Meski begitu, Puka yakin penentuan perusahaan penggarap waduk tak akan memakan waktu lama. Pasalnya, tak ada proses tender yang umumnya memakan waktu lama.
"Kalau pakai CSR kan lebih praktis, tak perlu pakai tender-tenderan. Mungkin itu salah satu pertimbangan Pak Jokowi," ujarnya sambil menambahkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum akan berperan sebagai supervisor program CSR itu.
Ditanyai apakah penggarapan waduk lainnya juga akan menggunakan dana CSR ke depannya, Puka berkata bahwa Pemprov mulai mengarah ke sana. "Lagi pula keterlibatan CSR ini bukan hal baru," ujarnya.
