TEMPO Interaktif, Jakarta:Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, rencana pengalihan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) dari Bantargebang, Bekasi, ke Marunda, Jakarta Utara, dikhawatirkan akan menyebabkan gangguan serius terhadap ekosistem pantai dan pesisir kawasan itu. Apalagi kawasan itu merupakan daerah penangkapan ikan nelayan tradisional Jakarta Utara. Direktur Eksekutif Walhi, Emmy Hafild, mengatakan itu dalam kesempatan pemaparan mengenai lingkungan hidup selama tahun 2001 dan outlook untuk tahun 2002 di Hotel Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (9/1) siang. Sementara rencana alternatif membawa sampah itu ke Pulau Bangka, dinilai Walhi, hanya akan menjadi bom waktu bagi masyarakat setempat, persis seperti keresahan masyarakat Bantargebang dan Benowo di Surabaya. Ia menilai, kedua rencana itu hanya bersifat sementara dan bersifat kuratif. Untuk mengatasi persoalan itu, menurut Walhi, pemerintah harus melakukan upaya yang integratif dan visioner. Karena solusi jangka pendek hanya akan bersifat tambal sulam dan berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Pemerintah, masyarakat, dan produsen/industri harus terlibat secara bersama-sama dalam pengelolaan sampah. Dalam level kebijakan, kata Walhi, pemerintah harus menetapkan kebijakan zero waste dengan mendorong pemisahan sampah dan fasilitas. Pemerintah harus mendorong industri atau produsen untuk mendaur ulang produk-produk berkemasan, seperti produk air minum dan mengolah kembali produk yang mengandung B3 (bahan berbahaya beracun) seperti batu baterai kering, kaleng aerosol. Masyarakat juga diimbau untuk melakukan pemisahan sampah sejak awal. Sampah organik (basah) yang merupakan 60 persen produk rumah tangga diolah di rumah menjadi kompos sehingga tidak perlu diangkut ke TPA. (Deddy Sinaga)