Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Joko Widodo menyesalkan penolakan pemerintah Depok terhadap rencana Jakarta membeli lahan untuk membangun danau penampung air. Upaya untuk menanggulangi banjir dari hulu ke hilir ini bukan menjadi urusan Jakarta saja, tapi juga daerah penyangga lainnya. "Wong kita ini berada dalam lingkup NKRI, toh," kata Jokowi usai diskusi publik di Universitas Indonesia, Depok, Selasa, 26 November 2013.
Penyelesaian banjir di Jakarta, menurut dia, harus terintegrasi antara daerah satu dengan daerah lainnya. Ia mengklaim, sampai sekarang kerja sama dengan pemerintah daerah sekitar Jakarta masih berjalan dengan baik. "Jangan parsial lagi, sudah harus terintegrasi," katanya.
Lalu, mengenai rencana pembangunan danau penampung air di Depok yang bakal dikerjakan Jakarta, menurut di, masih dalam proses. Ia pun perlu melihat kembali kondisi di lapangan.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan berniat membeli lahan di Depok agar pemerintah Jakarta dapat membangun danau penampung air. Gunanya, serangan air dari hulu bisa tertahan di waduk tersebut dan tidak membanjiri Ibu Kota. Namun ternyata, keinginan lelaki yang akrab disapa Ahok itu ditentang Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Ia bahkan meminta agar pemerintah Jakarta fokus dalam mengurus wilayahnya sendiri. (Baca juga: Dituding Ahok, Nur Mahmudi: Urus Jakarta Saja)
Selain berencana membeli lahan di Depok, upaya lainnya untuk menanggulangi banjir adalah membongkar vila di kawasan serapan air di Bogor, Jawa Barat. Untuk pembongkaran itu, rencananya Pemerintah Jakarta akan memberi dana sebesar Rp 2,1 miliar. "Dana itu sudah cair dari APBD," ujar Jokowi.
