Seorang PNS saat di Balaikota Jakarta, (2/1). Peraturan tentang pemakaian seragam pakaian adat Betawi bagi seluruh jajaran PNS di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta tersebut guna melestarikan kebudayaan Betawi. Tempo/Tony Hartawan
Sejumlah PNS yang rumahnya dekat Bali Kota dan sejumlah perkantoran pemerintah DKI dan terbiasa naik angkutan umum santai-santai saja dengan instruksi itu. Namun, mereka tak yakin aturan itu efektif bagi yang rumahnya jauh. Ied Sabila, salah satu pegawai Biro Humas dan Protokol DKI Jakarta, mengaku tidak keberatan.
"Setiap Senin sampai Jumat saya naik kereta, jadi enggak masalah. Tapi kalau teman-teman yang kesulitan mengakses angkutan umum itu saya ragu," kata Ied ketika dihubungi pada Kamis, 2 Januari 2013.
Menurut dia, kantor memang menyediakan bus jemputan bagi pegawai yang menuju daerah seperti Bekasi dan Depok. Namun, banyak juga yang menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. Soalnya, perjalanan menggunakan angkutan umum harus berganti-ganti kendaraan. "Tetapi sejauh ini lebih banyak teman yang menggunakan angkutan umum dan jemputan," katanya.
Pendapat serupa juga disampaikan Asisten Bidang Perekonomian Wali Kota Jakarta Barat, Isnawa Adji. Pria itu tidak keberatan dengan aturan baru karena rumahnya dekat dengan kantor. "Naik sepeda hanya 15 menit," ujar mantan Camat Tambora itu.
Masalahnya, tak banyak pegawai yang rumahnya dekat dengan kantor. "Jadi, bus-bus jemputan itu harus lebih maksimal. Kasihan juga yang rumahnya jauh dari Kantor Wali Kota Jakarta Barat, seperti di Jakarta Selatan atau Jakarta Timur, dari Bekasi juga banyak," katanya.
Menurut Isnawa, sampai saat ini faktor domisili belum menjadi pertimbangan dalam menempatkan pegawai. Oleh sebab itu, tak jarang para pegawai harus berangkat sangat pagi agar bisa sampai tepat waktu. "Padahal, kalau dekat bisa lebih produktif karena tak capek di jalan," ujar dia.
