Sejumlah tukang ojek menawarkan jasanya di bahu jalan tepat di depan Stasiun Palmerah, Jakarta, (10/31). Para tukang ojek tersebut menutup setengah dari jalan raya saat menawarkan jasa dan mengakibatkan kemacetan panjang di kawasan tersebut. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Instruksi Gubernur DKI Jakarta tentang larangan pegawai negeri menggunakan kendaraan bermotor pribadi atau dinas pada setiap Jumat pekan pertama ditujukan untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota. Langkah ini bakal berpengaruh pada pejabat dan pegawai yang mengendarai sepeda motor. Instruksi itu mulai dilaksanakan besok, Jumat, 3 Januari 2014.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, I Made Karmayoga, mengatakan sebagian besar pegawai yang menggunakan mobil adalah pejabat eselon. Mereka menggunakan mobil dinas dari kantor. Sementara itu, kebanyakan pegawai membawa sepeda motor.
"Kami sudah membuat surat edaran dan memberi tahu instruksi itu dari mulut ke mulut dan dengan pesan singkat," kata Made ketika dihubungi pada Kamis, 2 Januari 2014. Dia memperkirakan sebagian besar pegawai tak akan kerepotan karena sudah biasa naik bus, kereta atau angkot.
Instruksi untuk menggunakan angkutan umum setiap Jumat itu tertuang dalam Instruksi Gubernur No 150 Tahun 2013. Instruksi itu ditandatangani Gubernur Joko Widodo pada 30 Desember 2013 lalu dan berlaku untuk semua pegawai, kecuali untuk pelayanan masyarakat seperti ambulans, Satpol PP, pemadam kebakaran, penyiram tanaman, dan pengangkut sampah.
Data dari BKD DKI Jakarta menunjukkan ada 71.455 pegawai negeri sipil di bawah Pemprov DKI Jakarta. Dari jumlah itu, ada 27.791 orang yang menggunakan kendaraan dinas. Pegawai yang mendapat mobil dinas setidaknya menempati jabatan eselon IV hingga eselon I.
"Jumlah pejabat memang tidak banyak, tetapi diharapkan bisa menjadi contoh supaya pegawai lainnya juga beralih menggunakan kendaraan umum," ujar Made. Soalnya masih ada 16.986 pegawai yang tercatat membawa sepeda motor milik pribadi.
Sementara itu, pemerintah juga menyediakan bus jemputan untuk pegawai yang tinggal di daerah Bekasi, Depok, serta kota-kota satelit lainnya. Akan tetapi, penggunanya tidak banyak. Hanya sekitar 1.200 pegawai yang menggunakan bus jemputan setiap harinya.
