Tumpukan sampah menumpuk karena terbawa banjir di kawasan Kebon Baru, Jakarta (23/1). Setidaknya 300 ton sampah per hari diangkut Dinas Kebersihan DKI Jakarta dari seluruh sungai atau kali di Jakarta selama banjir yang melanda hampir dua pekan tersebut. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
"Ini masalah penataan kewenangan. Kewenangan sekarang terpotong-potong antara pemerintah pusat dengan provinsi dan kotamadya," katanya di sela konferensi pers, Kamis, 23 Januari 2014. Menurut dia, sekarang antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota berlomba membangun daerahnya tanpa harmonisasi.
Padahal Jan menyebutkan kekompakan masyarakat tercermin dari cara mengatur air, seperti di Bali. "Masyarakat yang mau bekerja sama itu, lihat dari airnya. Misalnya di Bali, semua mau kasih lewat air."
Tapi Jan maklum masih ada egoisme karena belum jelas pembagian keuntungan di antara pemerintah provinsi dan pemerinah kota jika pembangunan dikombinasikan. "Transfer of benefit-nya belum ketemu, pemkot akan dapat keuntungan dari mana kalau mereka tidak membangun sendiri?"
Adapun dia memandang pemerintah pusat belum mengkoordinasi pembangunan secara menyeluruh, baru berada di tataran niat. "Saya lihat keinginannya ada, tapi realisasi perlu waktu."
Namun Jan tak banyak berharap pada tahun politik ini. "Sekarang tahun pemilu. Jadi sementara mungkin mikirnya bagaimana biar rumah enggak kebanjiran. Jika terus begini, wilayah tergenang akan makin luas, makin dalam, dan makin lama."
Tambah Pompa Air Jadi Solusi Paling Cepat Banjir Jakarta
57 hari lalu
Tambah Pompa Air Jadi Solusi Paling Cepat Banjir Jakarta
Wakil Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan menyampaikan, banyaknya titik genangan air di Jakarta terjadi karena kondisi daratan yang berada dibawah permukaan air laut.
