Depok Akan Razia PNS Gemuk  

Reporter

Senin, 27 Januari 2014 17:37 WIB

REUTERS/Toby Melville

TEMPO.CO, Depok - Pemerintah Kota Depok akan "merazia" pegawai negeri sipil (PNS) bertubuh gemuk di setiap instansi. Dinas Kesehatan Kota Depok akan menyisir semua instansi yang ada di Depok mulai Maret 2014 untuk menjaring mereka yang berbadan melar. Jika terkena razia, PNS tersebut harus menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk tes kebugaran.

"Mereka yang tidak lulus tes akan diberi konseling dan bimbingan untuk mengurangi bobot tubuhnya," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Lies Karmawati, Senin, 27 Januari 2014.

Lies mengatakan program ini berawal dari ide Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Selama ini, Nur Mahmudi aktif mengkampanyekan program one day no rice. Dalam program tersebut, Nur Mahmudi mengajak warga untuk mengurangi makan nasi dan menggantinya dengan karbohidrat lain yang kadar glikemiknya rendah. "Beliau ingin semua warga sehat karena bila makan nasi sampai tiga kali sehari secara berlebihan, orang cenderung menderita diabetes," katanya.

Dengan alasan itu, Nur Mahmudi memerintahkan Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi pola makan warga Depok. "Maka muncullah ide bagaimana kalau dilakukan evaluasi pola makan," kata Lies. Masalahnya, program itu tidak bisa diterapkan untuk semua warga Depok secara langsung sehingga harus diterapkan secara bertahan. "Dimulai dari PNS terlebih dahulu."

Lies mengatakan orang dengan berat tubuh tidak ideal cenderung tidak bugar. Hal itu tentunya berpengaruh pada kinerja. Untuk itu, seluruh PNS yang terdata tidak memiliki indeks massa tubuh ideal akan diikutkan dalam tes kebugaran. Tes meliputi pengecekan tekanan darah dan jalan atau lari dengan jarak 1.600 meter. "Nanti kita catat waktunya berapa," katanya. Waktu yang dicapai, kata dia, akan menentukan kebugaran para peserta tes berdasarkan usia mereka.

Menurut Lies, Dinas Kesehatan sudah menyediakan program bagi PNS yang diketahui tidak bugar. Program itu berupa pemberian konseling untuk menjadikan berat badannya lebih ideal. "Kami juga akan memantau terus perkembangan dari PNS tersebut," katanya. Indeks massa tubuh, kata Lies, bisa dihitung dari berat badan dalam kilogram dibagi kuadrat tinggi badan dalam meter. Indeks massa tubuh seseorang yang memiliki berat badan normal adalah 23-25.

Lies mengatakan tes kebugaran akan dilakukan pada Maret 2014 ketika cuaca diperkirakan sudah cerah. Sebab, tes kebugaran harus dilakukan di luar ruangan. Dinas Kesehatan juga telah mempersiapkan sekitar 20 petugas untuk menggelar kegiatan tersebut.

Adapun Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan pola makan sehat harus dimulai dari perubahan pola pikir terlebih dahulu. "Intinya adalah pola makan seimbang dan tidak boleh berlebihan," katanya.

ILHAM


Berita Terpopuler
Cuit Anas Urbaningrum: Demokrat Ganti Ketua Umum
Survei: Jokowi Bertahan, Prabowo-Aburizal Jeblok
Irfan Bachdim Resmi Gabung Klub Jepang
Survei: PDIP Tak Usung Jokowi, Prabowo Menang
Arthur Irawan Bergabung ke Malaga

Berita terkait

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

2 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

3 hari lalu

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

4 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

5 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

11 hari lalu

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.

Baca Selengkapnya

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

12 hari lalu

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.

Baca Selengkapnya

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

20 hari lalu

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh

Baca Selengkapnya

PNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza

23 hari lalu

PNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza

PNS Inggris yang mengawasi ekspor senjata ke Israel meminta berhenti kerja atas kekhawatiran terlibat dalam kejahatan perang di Gaza.

Baca Selengkapnya

Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

30 hari lalu

Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

31 hari lalu

Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.

Baca Selengkapnya