TEMPO.CO , Jakarta:- Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan mulai hari ini, sistem Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) jurusan Monas-Pantai Indah Kapuk, sudah mulai normal. Udar membenarkan, kemarin, atau satu hari setelah diresmikan, sistem BKTB masih kacau.

"Ya betul, tetapi hari ini sudah berjalan normal," kata Udar kepada Tempo, saat dihubungi, Jumat, 7 Februari 2014. "Karena masih ada beberapa daerah yang banjir kemarin juga jadi jalur dialihkan."

Udar mengatakan, mulai hari Jumat ini, sejak Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menumpang BKTB, seluruh armada sudah dikerahkan. Sehingga, Udar melanjutkan jeda headway sudah tidak begitu lama seperti kemarin.

Dalam pantauan Tempo, saat menjajal BKTB jurusan Monas-PIK, terdapat bebeberapa kendala. Tempo memantau sejak dari halte Monas. Berikut rinciannya:

1. Halte Monas, jeda headway 37-57 menit dari seharusnya yang hanya 10 menit.
2. Petugas yang belum sigap dan tanggap ketika ditanya soal rute BKTB oleh penumpang.
3. Penumpang yang protes karena tidak melewati jalur yang sudah ditetapkan dalam keterangan media massa. (Seharusnya melewati beberapa Halte, seperti Halte Green Bay yang berada di Jalan Pluit Karang Ayu, namun bus putar balik sehabis dari Jalan Pluit Raya, sehingga langsung menuju Muara Karang)
4. Di beberapa titik pemberhentian seperti, Landmark, SMKN 5, Pantai Mutiara, Jembatan Muara Angke, Sekolah Penabur, RS PIK, Ruko Cordova, dan Fresh Market, tidak disediakan halte. Hanya ada plang rambu yang bertuliskan "Bus Terintegrasi", menyebabkan penumpang malas menunggu karena panas dan jika hujan tidak ada tempat berteduh)
5. Penggunaan bahan bakar gas yang sangat boros. Juga SPBG yang jauh, sehingga sopir sering mengeluh dan pelayanan jadi tidak maksimal.

Menanggapi keluhan masyarakat ini, Udar mengatakan" akan terus memperbaiki kualitas pelayanan BKTB. "Ya terima kasih, nanti akan disempurnakan sambil berjalan," ujarnya. Namun Udar menjamin mulai hari ini dan ke depannya, BKTB berjalan normal demi pelayanan transportasi publik.

REZA ADITYA