Jokowi: Tak Ada Lagi Pos Basah, Pos Kering...

Reporter

Kamis, 13 Februari 2014 06:51 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menunjukkan tanda layanan gratis di Puskesmas Bukit Duri, Kampung Melayu, Jakarta, Senin (12/11). Selain membagikan Kartu Jakarta Sehat, Jokowi juga memeriksa distribusi kartu tersebut di kelurahan Bukit Duri. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menampik anggapan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUP2) dibuat untuk menampung pejabat-pejabat yang bermasalah di Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, tim itu memang bertujuan mempercepat pembangunan Ibu Kota.

"Justru mereka kan sudah punya pengalaman, jadi bisa memberi masukan ke kami," katanya di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 12 Februari 2014.

Jokowi minta pejabat tak lagi beranggapan ada pos yang lebih baik dibandingkan tempat lainnya. "Enggak ada lagi pos basah pos kering, kering semua," katanya sambil tertawa. Jokowi meminta pejabat yang dimutasi tak berkecil hati.


Sementara itu, menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, para pejabat yang dilantik hari telah sesuai kriteria. Menurut dia, orang-orang yang dipilih tersebut telah dilihat dari mulai curriculum vitae dan track record-nya berdasarkan catatan di Badan Kepegawaian Daerah.(baca: Mutasi Pejabat, Jokowi: Banyak yang 'ABS' )

Setidaknya ada 25 pejabat eselon II yang dilantik Jokowi kemarin. (baca: 25 Pejabat DKI yang Baru Dilantik Jokowi ) Selain pelantikan, Jokowi juga memutasi 7 kepala dinas. Tiga kepala dinas yang tengah menjadi sorotan, Kepala Dinas Perhubungan terkait pengadaan armada bus dari Cina, Kepala Dinas Kebersihan terkait pengadaan truk sampah dan Kepala Dinas Pendidikan terkait lelang kepala sekolah ikut dimutasi.(baca:Bus Berkarat, Jokowi Copot Kepala Perhubungan)

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah, I Made Karmayoga menjelaskan tim itu bertugas menganalisa, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pemprov DKI. "Intinya untuk membantu kerja pimpinan," katanya.

ANGGRITA DESYANI


Berita Jokowi
Ketika Jokowi Jadi Jago Kluruk...
Demi Foxconn, Jokowi Reklamasi Pantai Cilincing
Lulung Ternyata Dukung Jokowi Nyapres
Alasan Jokowi Tak Lagi Umumkan Agenda
Ahok Marah, Jokowi Siap Datangi Sopir Angkot

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

11 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

14 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

18 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

21 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya