Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) dirusak saat diamankan di Pos Polisi Museum Fatahillah, Jakarta, (11/2). Sebanyak empat BKTB dirusak oleh sejumlah supir yang menolak atas diberlakukannya trayek yang melewati jalur angkot KWK U11 dan KWK 01. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mardiasmo menyatakan siap dilibatkan dalam pengadaan bus Transjakarta. Menurut dia, keterlibatan BPKP itu untuk memastikan proses lelang bus tersebut bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Jadi ada joint operation antara Pemprov DKI dengan BPKP,” katanya saat dihubungi, Jumat, 14 Februari 2014.
Mardiasmo mengatakan fungsi keikutsertaan lembaganya adalah sebagai pendamping pemerintah. Hal itu penting agar pemerintah bisa mengabil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam sebuah proyek. Karena itu, dia meminta Pemprov DKI melibatkan BPKP dalam proyek pengadaan bus Transjakarta berikutnya.
Dia menilai proses pengadaan barang dan jasa yang melalui mekanisme lelang tetap berpotensi terjadi penyalahgunaan. Menurut dia, setiap proses tender pengadaan barang dan jasa cukup rentang terjadi penyimpangan, mulai dari pralelang hingga proses lelang itu berakhir. Karena itu, dia menyatakan pemerintah perlu pendampingan dari BPKP untuk memastikan tak ada penyimpangan.
Menurut dia, Pemprov DKI masih tetap dapat melanjutkan tender pengadaan bus meski pada proses sebelumnya terdapat sejumlah masalah. Hanya saja, perlu ada pengawasan yang lebih ketat dari awal sampai akhir untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur.
Apalagi Pemprov DKI dan BPKP sudah pernah membuat nota kesepahaman bersama yang salah satu poinnya adalah mencegah terjadinya korupsi. Karena itu, BPKP akan dilibatkan dalam proses tender pengadaan barang dan jasa oleh Pemprov DKI. “Apalagi kalau untuk pengadaan barang yang nilainya besar perlu didampingi dari awal,” ujarnya.
Sebelumnya, proses pengadaan bus Transjakarta oleh Dinas Perhubungan diduga memiliki sejumlah masalah. Kejanggalan yang terlihat adalah kondisi bus yang mengalami korosi, sehingga beberapa unit bus baru itu tidak bisa beroperasi. BPKP menyatakan tidak dilibatkan dalam proyek senilai ratusan miliar tersebut. BPKP juga menyatakan siap mengaudit proses tender jika ada permintaan resmi dari Pemprov DKI.
