TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, mengatakan komisi antirasuah siap membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. "KPK akan bantu mengawasi," katanya ketika dihubungi, Selasa, 4 Maret 2014.
Menurut dia, peran KPK lebih ke pengawasan sistem implementasi APBD. Johan menyebutkan, untuk ini, KPK sudah pernah membuat nota kesepahaman dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan DKI. "Ini bentuk pencegahan," kata Johan.
Langkah DKI yang menerapkan sistem elektronik dalam berbagai bidang menurut dia sudah tepat. Misalnya e-catalog dalam pengadaan barang dan jasa. Cara ini adalah salah satu syarat dalam pengawasan penggunaan anggaran.
Selain pencegahan, Johan menambahkan, KPK juga bisa menindaklanjuti laporan keganjilan anggaran. "Kalau ada aduan, KPK tindak lanjuti."
Sebelumnya Gubernur DKI Joko Widodo meminta Ketua KPK Abraham Samad membantunya mengawasi APBD Jakarta. Sebab, besarannya meningkat Rp 31 triliun, dari Rp 41 triliun tahun lalu menjadi Rp 72 triliun tahun ini.
ATMI PERTIWI
Berita terkait
Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta
10 Desember 2018
BMKG membuat perkiraan cuaca dimana hujan disertai petir dan angin kencang akan melanda Jakarta.
Baca SelengkapnyaKorban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara
7 Desember 2018
Operator crane ambruk menyewa sebuah rumah untuk ditempati keluarga Husin yang rumahnya rusak tertimpa crane.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor
5 Desember 2018
Pergub 127 yang diteken Gubernur Anies Baswedan diharapkan mampu mempercepat program pembebasan lahan yang selama ini tersendat.
Baca SelengkapnyaBos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi
23 Oktober 2018
Desain penataan Tanah Abang menjadi seperti kawasan SCBD Jakarta, masih digarap dan ditargetkan selesai tahun ini
Baca SelengkapnyaDKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi
22 Oktober 2018
Dinas LH menjelaskan tumpukan sampah karena truk di Jakarta Utara sedang perawatan oleh agen tunggal pemegang merek (ATPM).
Baca SelengkapnyaDinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun
22 Oktober 2018
ITF Sunter hanya mengelola 2.200 ton sampah per hari dan 10 % residu harus dibuang ke Bantargebang.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah
16 Oktober 2018
Penghentian eksploitasi air tanah, kata Koalisi Masyarakat, bisa menekan penurunan permukaan tanah di Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaPemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah
16 Oktober 2018
DKI mengusulkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk perluasan jaringan pipa air bersih menekan eksploitasi air tanah.
Baca SelengkapnyaRekayasa Lalu Lintas, Jalan Wahid Hasyim Bakal Satu Arah
1 Oktober 2018
Uji coba rekayasa lalu lintas dilakukan pada 8 Oktober hingga 23 Oktober nanti.
Baca SelengkapnyaSiap-siap Musim Hujan, 129 Kelurahan di DKI yang Terancam Banjir
13 September 2018
Balai Besar menjelaskan, wilayah yang berpotensi terendam banjir di Jakarta berada di daerah aliran sungai yang belum dinormalisasi.
Baca Selengkapnya