Seorang simpatisan Partai Keadian Sejahtera melakukan aksi "flash mob" saat kampanye di jalan Setail, Surabaya (19/3). Kampanye simpatik yang di ikuti oleh puluhan massa muda partai ini di selingi aksi perkenalan lagu mars partai dan bagi bagi 3333 bunga kepada pengguna jalan. Aksi atraktif dari partai PKS ini untuk menarik simpati dari pemilih usia muda kota Surabaya. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta, Igo Ilham, membenarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki keterkaitan dengan Gerakan Pemuda Keadilan. Dia pun mengakui jika kelompok tersebut memang sering mendapatkan pembinaan langsung dari kader-kader PKS. "Mereka (Gema Keadilan) memang sering berinteraksi langsung dengan kami, tapi tidak ada di dalam struktur partai," ujar dia saat dihubungi, Sabtu, 29 Maret 2014.
Igo mengatakan, PKS memang membantu didirikannya Gema Keadilan. Hal itu kata dia, didasari oleh tujuan partai untuk menjangkau semua kalangan pemilih. Pendirian Gema Keadilan pun disebutnya untuk menjangkau kalangan pemuda. "Kalau kader PKS biasanya dakwahnya lewat pengajian, tapi kalau Gema Keadilan lewat nongkrong atau kumpul-kumpul," ujar dia.
Namun, dia membantah jika survei yang digelar Gema Keadilan merupakan sikap resmi PKS terhadap Ahok. Dia mengatakan PKS tidak memiliki kaitan sedikit pun dengan hasil survei yang dikeluarkan beberapa waktu lalu. "Kalau itu mungkin bisa ditanya langsung ke Gema Keadilan, karena itu bukan sikap partai," ujar dia.
Dia mengatakan, penolakan terhadap Ahok dari Gema Keadilan merupakan realitas sosiologis yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, sikap tidak setuju itu bisa saja muncul di kalangan masyarakat lain. "Kan banyak kelompok yang berbasis suku, agama, kepemudaan, dan kalau ada penolakan ya itulah realitas sosiologisnya," ujar dia. (Baca: Ahok: Saya dan PKS Baik-baik Saja)
Hanya saja, realitas sosiologis itu tidak bisa diterapkan sesuai dengan hukum. Karena itu, penolakan atau rasa tidak suka jika Ahok menjadi gubernur tidak bisa dijadikan alasan kuat penolakan tersebut. (Baca: Survei Sayap PKS, Sani: Pak Ahok Tak Perlu Gusar)
Menurutnya, PKS selalu mematuhi peraturan yang sudah diatur dalam undang-undang. Dia pun menyatakan mendukung Ahok menjadi gubernur karena memang merupakan aturan yang sudah memiliki kekuatan hukum. "Kami pasti mendukung semua yang sejalan dengan peraturan undang-undang," kata dia.
