Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan kartu Jakarta Pintar. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo mengakui ada penyimpangan dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Salah satunya, kata Jokowi, ada KJP yang masih salah sasaran.
"Kami memang dapat data itu," katanya di Balai Kota, Selasa, 1 April 2014. Namun, menurut dia, jumlahnya tidak banyak. "Dari 380 ribu ada satu, dua, tiga seperti itu. Yang penting, kami perbaiki. Kami garap di lapangan." (Baca: Jokowi: KJP Jangan Dipakai Beli Motor).
Selain itu, dia mendapat laporan ada pungutan liar. "Ada yang melakukan pungli meski kecil-kecilan,"kata Jokowi. Meskipun kecil, katanya, pungutan liar tetap terlarang. "Meski kecil-kecil, Rp 50 ribu tapi enggak boleh." Jokowi mengatakan akan menelusuri lagi masalah pungli ini.
Sebelumnya, Koordinator Divisi Monitoring Layanan Publik Indonesia Corruption Watch, Febri Hendri, mengungkapkan sebanyak 19,4 persen KJP meleset sasaran karena tidak sesuai kriteria dengan berbagai temuan. Di antaranya, ada siswa yang merokok, penghasilan orang tuanya lebih dari Rp 2,5 juta, dan ada yang ke sekolah pakai mobil.
Menurut Febri, hal ini disebabkan oleh sistem pendataan yang tak ketat. Banyak kriteria yang tak sepenuhnya diterapkan ke siswa yang akan menerima KJP.
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
10 jam lalu
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
