Cara Jokowi Jelaskan Kasus Busway Karatan  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Senin, 7 April 2014 17:28 WIB

Seorang penumpang melihat stiker yang dipasang Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Jakarta (PERMATA DKI), aktivis mahasiswa melakukan segel dengan stiker yang bertuliskan "Busway Korupsi Ayo Usut Jokowi" di bus TransJakarta yang melintas di Hotel Indonesia, Jakarta (1/4.) Mereka mendesak agar aparat penegak hukum mengusut pengadaan busway yang merugikan APBD sebesar 1 Triliun dan meminta evaluasi penggunaan APBD DKI Jakarta. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi berkomentar soal kemungkinan dirinya diperiksa Kejaksaan Agung terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta. "Itu sudah wilayah hukum. Saya tidak ingin bicara apa pun," kata Jokowi di Balai Kota, Senin, 7 April 2014.

Jokowi menyebut urusan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan adalah wilayah hukum. Dia juga menyerahkan pengawasan program kepada Inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (Baca: Ada Eks Tim Sukses Jokowi Bermain di Busway Karatan?)

Pernyataan itu disampaikan menyusul kabar bahwa Jokowi bisa jadi tersangka kasus bus karatan. Menurut Jokowi, pengadaan itu merupakan tanggung jawab pengguna anggaran. "Ada 57 ribu item, anggaran itu yang tanda tangan pengajuan di dewan pasti gubernur. Tapi (program) itu (urusan) pengguna anggaran. Kamu harus ngerti mekanisme di pemerintah." (Baca: Udar Pristono Diperiksa Kejaksaan, Ahok: Jalani Saja)

Jokowi kemudian menjelaskan dengan contoh. "Kamu pengguna anggaran. Saya suruh kamu ke utara, tapi kamu nyemplung ke jurang, gimana? Siapa yang salah? Yang nyuruh ke utara, tapi kamu nyemplung jurang," kata Jokowi. Dia kembali mengungkit puluhan ribu mata anggaran yang harus diawasi. "Enggak mungkin saya awasi satu-satu. Tugasnya sendiri-sendiri. Ada Inspektorat yang ngawasi. Tapi kebijakan di Jakarta jelas dong kebijakan gubernur."

Dia mengaku menandatangani APBD untuk pengadaan bus. "Tanda tangan ke APBD, iya dong," katanya. Namun, menurut Jokowi, kontrak-kontrak lelang ditangani Dinas Perhubungan. "Yang masuk e-purchasing, ya, e-purchasing. Lelang, ya, lelang." (Baca: Kasus Bus Rusak, Dua Pejabat Dishub Jadi Tersangka)

Jokowi menyebut salah jika gubernur tahu pemenang lelang. "Kamu lelang, yang menang dari mana, tahu? Tetanggamu, kawanmu, orang jauh, orang dekat, tahu? Kalau kamu tahu berarti kamu keliru. Kamu pengin busnya merek Volvo, Mercy, Cina, boleh? Enggak boleh, kamu harus ngerti mekanisme lelang, ya, lelang, yang murah yang menang."

ATMI PERTIWI

Topik terhangat:
MH370 | Kampanye 2014 | Jokowi | Prabowo | Lumpur Lapindo


Berita terpopuler lainnya:
Kiai Maman, Caleg Pembela Ahmadiyah
Cara Atasi Gugup Bicara di Depan Umum
Caleg Binny Bintarti Bersaing dengan Ibas SBY

Berita terkait

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

7 jam lalu

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

Adapun rencana membentuk Presidential Club diungkap oleh juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

7 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi

8 jam lalu

Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi

Siapa pemilik merek sepatu Bata yang pabriknya tutup di Purwakarta?

Baca Selengkapnya

Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

8 jam lalu

Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

Prabowo disebut memiliki keinginan untuk secara rutin bertemu dengan para presiden sebelum dia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

8 jam lalu

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan 242 juta masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.

Baca Selengkapnya

Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

9 jam lalu

Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

Dahnil menilai Prabowo punya kemampuan untuk menghubungkan mereka.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

9 jam lalu

Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

Wacana presidential club yang sebelumnya disampaikan Juru Bicara Prabowo mendapat respond dari Jokowi dan Gibran.

Baca Selengkapnya

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

10 jam lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

12 jam lalu

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan

Baca Selengkapnya

Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

13 jam lalu

Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.

Baca Selengkapnya