Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) berjalan didampingi Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhyidin Arubusman seusai melakukan pertemuan tertutup bersama Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di kantor PBNU, Jakarta Pusat, (14/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dan kebijakan publik Andrinof Chaniago mengatakan bahwa sibuknya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan tugas partai dan sakitnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak akan membuat pemerintahan di Jakarta berhenti.
"Pemerintahan akan tetap jalan. Dalam situasi seperti sekarang, kan ada sekda (sekretaris daerah) yang bisa membantu," ujar Andrinof saat dihubungi Tempo, Selasa, 15 April 2014.
Andrinof menyatakan selain ada sekda, Jokowi dan Ahok juga masih memiliki jajaran birokrasi seperti kepala-kepala dinas di bawahnya. Kepala-kepala dinas itu, kata Andrinof, tinggal diarahkan dan dipantau untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
Pemantauan dan pengarahan bawahan, kata Andrinof, tak mengharuskan Jokowi maupun Ahok untuk menemui langsung bawahan. Andrinof berkata bahwa pengarahan bisa dilakukan lewat komunikasi jarak jauh.
"Jadi, saya rasa tak ada pemerintahan kosong selama komunikasi dengan bawahan dan pemantauan masih ada. Dalam situasi seperti, bawahan harus bisa diandalkan," ujar Adrinof.
Khusus untuk Jokowi, Andrinof berkata bahwa pria asal Solo itu harus bisa mengatur jadwal tugasnya sebagai capres dan gubernur. Kedua tugas itu, kata ia, sama penting sehingga pelaksanaannya tak boleh timpang.
"Kalau tugas gubernur untuk membuat kebijakan dan pengambilan keputusan, kan, tidak bisa dibebankan kepada bawahan. Di satu sisi, Jokowi juga harus menjalin dukungan untuk pencapresannya," ujar Andrinof.
