Pengunjung melihat-lihat contoh Mass Rapid Transportation (MRT) di pusat perbelanjaan Cilandak Town Square, Jakarta, Jumat (25/5). ANTARA/Rosa Panggabean
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak ingin kembali berutang dalam proses pembangunanmass rapid transit (MRT) jalur timur-barat. "Konsep utara-selatan kan kami utang dengan Jepang. Untuk timur-barat kami tidak mau utang," kata dia di Balai Kota, Kamis, 24 April 2014. (Baca: MRT Jakarta Jadi Salah Satu Proyek Terbaik Dunia)
Menurut dia, pembangunan jalur timur-barat ini direncanakan akan dipegang oleh swasta. "Tentu PT MRT akan tetap jadi lead join," kata dia. Dengan demikian, Pemprov DKI tidak akan mengeluarkan sepeser pun dana. "Karena dibangun sistem bisnis dapat dipastikan perusahaan swasta yang tertarik menanamkan modalnya di proyek ini." (Baca: Proyek MRT, Ini Jalur Alternatif Lebak Bulus)
Ahok menuturkan pihaknya akan membantu perusahaan tersebut agar izin dari pemerintah pusat dapat diurus segera. Apalagi, jalur ini akan bersinggungan dengan Pemprov Jawa Barat dan Banten. "Kami akan menggunakan sistem Public-Private Partnership (PPP), tapi kami minta kemudahan dari mereka juga untuk menghubungkan," katanya. "Enggak mungkin, dong, kami ekspansi sampai ke wilayah mereka."
Jalur timur-barat ini akan menghubungkan kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, sampai Balaraja, Tangerang, Banten. Jalur ini, menurut Ahok, tak akan dikaji oleh pihak Japan Internasional Cooperation Agency karena pihak JICA menganggap investasi di jalur ini rendah. Adapun jalur utara-selatan yang menghubungkan Kampung Bandan sampai Lebak Bulus masih dalam proses pembangunan. PT MRT selaku pelaksana proyek mendapat pinjaman dari Jepang.
