Basuki Tjahaja Purnama dengan Liang Jen Chang berpose untuk foto saat serah terima hibah bantuan truk sampah dari TETO kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kantor Dinas Kebersihan DKI Jakarta (11/4). TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pihaknya mulai membuka kemungkinan untuk tak lagi menggunakan incinerator dalam pengelolaan sampah. "Karena di negara-negara lain orang tidak lagi pakai incinerator," kata Ahok di Balai Kota, Senin, 28 April 2014.
Menurut Ahok, pengelolaan sampah daur ulang bisa menjadi salah satu sistem yang bisa disiapkan. Ahok mengatakan akan membuka peluang jika ada perusahaan yang berminat. "Siapa yang mau, silakan tawarkan teknologi kalian untuk ngolah," katanya.
Namun Ahok pun memberi catatan bahwa tipping fee akan menjadi salah satu pertimbangan. "Berapa tipping fee yang harus kami bayar per ton," ujarnya. Sebab, dia ingin ada perusahaan yang menawarkan pengelolaan sampah dengan tipping fee lebih murah dibanding tipping fee Bantar Gebang.
Terkait dengan hal itu, Ahok sedang mencari celahnya. "Bisakah LKPP bilang enggak usah tender, jadi siapa pun bisa menampung sampah kami. Kami olah sampai habis. Kami hantar sampah enggak perlu bayar atau tender," tuturnya. (Baca juga: Ada Mafia di Dinas Kebersihan, Ahok Audit Swasta).
Selama ini, Jakarta mengelola sampah dengan mengandalkan TPS Bantar Gebang. Untuk membuang sampah ke sana, DKI dikenai tarif Rp 123 ribu per ton. Angka tersebut dianggap mahal oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Jadi, Pemprov DKI berencana akan mengubah pengelolaan sampah.
