TEMPO.CO, Jakarta - Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan telah merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menjalankan sejumlah program. Salah satunya tentang pengelolaan sampah. (Baca: Tim West Wing Jokowi: Sulit Pakai E-Budgeting)

Anggota Tim Percepatan, Unu Nurdin, mengatakan pengelolaan sampah harus komprehensif dalam pelaksanaannya. "Tidak bisa sepotong-sepotong mengerjakannya," kata Unu di Balai Kota, Jakarta, Selasa, 29 April 2014.

Maksudnya, kata Unu, pengelolaan sampah tidak hanya terkait dengan urusan teknis, seperti peningkatan sarana dan prasarana. "Enggak cukup kalau hanya memperbanyak kendaraan pengangkut sampah," katanya.

Yang tidak kalah penting, menurut Unu, adalah aspek sosial. "Aspek sosial penting agar kebijakan pengelolaan didukung masyarakat. Percuma jika teknis rapi, finansial rapi, tapi sosial tidak, tidak akan selesai." (Baca: Ahok Ingin DKI Pakai Teknologi Pengelolaan Sampah)

Unu juga meminta agar komunikasi dengan daerah-daerah penyangga Jakarta, yakni Tangerang, Depok, Bekasi, dan Bogor, harus terus dijaga. "Intinya, antara teknis dan nonteknis harus mendapat perhatian," tuturnya. (Baca: Truk Sampah DKI Akhirnya 'Dibebaskan' Bekasi)

Terkait dengan pengelolaan sampah, Pemprov DKI ingin swakelola alias pengelolaan sendiri. Sebab, pengelolaan sampah melalui swasta ternyata menelan biaya besar. DKI pun berencana mengajukan pengadaan truk sampah sendiri dalam APBD Perubahan 2014 mendatang.

Selain soal sampah, menurut Unu, pihaknya sudah memberikan rekomendasi lain kepada Gubernur Jokowi. Di antaranya terkait dengan perumahan, yaitu soal rusunawa dan soal proses pelelangan, yaitu Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. (Baca juga mengenai siapa itu Tim West Wing Jokowi: Kata Jokowi Soal Tim Baru Percepatan Pembangunan)

NINIS CHAIRUNNISA

Berita Lainnya:
Begini Jurus Jokowi 'Kelabui' Wartawan
Kronologi Penangkapan Afriska, Tersangka Kasus JIS
JIS Dukung Polisi Tetapkan Tersangka Baru
Di Halte Transjakarta Ini Harus Pakai E-ticket