Para buruh wanita dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia memperingati Hari Perempuan Sedunia di Istana Merdeka, Jakarta (8/3). ANTARA FOTO/Zabur Karuru
TEMPO.CO, Jakarta - Demonstrasi buruh tidak hanya terjadi di jalan utama Ibu Kota. Di depan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, sekitar 25 buruh perempuan dari Jabodetabek dan Yogyakarta yang tergabung dalam Komite Aksi Perempuan berunjuk rasa sejak pukul 07.00 WIB, Kamis, 1 Mei 2014.
Juru bicara KAP, Estu Fanandi, berharap bisa bertemu dengan Jokowi untuk membicarakan nasib buruh perempuan di Jakarta. "Kami mau menyampaikan kondisi riil buruh perempuan di Jakarta," katanya, Kamis, 1 Mei 2014. "Mereka dekat dengan pusat kekuasaan, tapi kondisi kesejahteraan tidak berbeda dengan daerah lain."
Dalam aksinya, KAP membawa replika catatan hitam buruh perempuan 2014 yang terbuat dari styrofoam berukuran 1 meter persegi. Menurut Estu, KAP, yang merupakan gabungan 23 lembaga swadaya masyarakat buruh perempuan, menyusun catatan itu sudah sejak tahun lalu.
Catatan tersebut berisi keluhan pemenuhan terhadap hak buruh perempuan yang mereka anggap memburuk setiap tahun. Estu mencontohkan hak normatif buruh perempuan yang belum terpenuhi, seperti hak cuti haid, cuti melahirkan, fasilitas untuk bekerja malam hari, jaminan keselamatan dan keamanan, penyediaan pojok ASI, serta tunjangan tanpa diskriminasi. "Padahal, hak ini dijamin oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan."
Terlebih lagi, kata Estu, buruh perempuan juga masih ada yang mengalami pelecehan seksual. "Dari atasan maupun rekan laki-laki."
