Pekerja melintas di proyek Normalisasi kali Pesanggrahan, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Rabu (10/10). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta membuat perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait normalisasi Kali Pesanggrahan. Kerja sama tersebut untuk mempercepat pembebasan lahan di sepanjang Kali Pesanggrahan.
"Pembebasan lahan masyarakat merupakan bagian tersulit," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mohammad Hasan, di Balai Kota, Jumat, 30 Mei 2014. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah DKI membantu upaya membebaskan lahan tersebut. Pembebasan tidak hanya diperlukan di Kali Pesanggrahan, tetapi juga di Kali Angke dan Kali Sunter.
Hasan menjelaskan pembebasan lahan di Kali Pesanggrahan sudah digarap sejak tiga tahun lalu. Setidaknya dari 70 hektare lahan yang harus dibebaskan, baru setengahnya yang sudah dibebaskan. "Masih ada sekitar 40 hektare yang belum dibebaskan," ujarnya.
Salah satu lahan yang harus dibebaskan adalah milik Sekolah Polisi Wanita Kepolisian Republik Indonesia di Pasar Jumat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. "Di sana sekitar 2,1 hektare dan mereka (Polri) sudah setuju," katanya.
Dengan adanya kerja sama ini, ia berharap masalah pembebasan lahan bisa segera dituntaskan sebelum musim hujan tiba. "Terutama di wilayah rawan banjir seperti Kedoya, Ulujami, dan Cipulir."
Awalnya pembebasan lahan Kali Pesanggrahan ditargetkan tuntas pada Agustus 2014, lalu diundur sampai Desember. Namun, Hasan pesimistis target itu bisa dipenuhi. "Sedapatnya saja," katanya.
Kementerian PU sudah menganggarkan dana sebesar Rp 500 miliar untuk normalisasi Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Sunter. Rinciannya, Rp 250 miliar untuk pembangunan fisik dan sisanya untuk pembebasan lahan (baca: Normalisasi Sungai Besar Jakarta Sudah 40 Persen).
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan normalisasi Kali Pesanggrahan harus dikebut. "Sebelum hujan datang, semua bisa diselesaikan," katanya. Menurut dia, pembangunan fisik tidak perlu menunggu tanah dibebaskan semuanya. "Pembangunannya bersamaan. Begitu bebas bisa langsung dibangun," ujarnya.
