TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan DKI mengusulkan agar pengelolaan gedung terminal di Jakarta tak dikelola lagi olehnya dan diberikan saja ke pihak ketiga atau pihak swasta.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Muhammad Akbar mengatakan hal ini didasarkan pada kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola terminal oleh pihaknya. "Terminal kan harusnya aman dan bersih, tapi itu sulit diwujudkan karena kurang SDM," katanya kepada Tempo, Sabtu, 31 Mei 2014.
Selama ini, tutur Akbar, selain SDM, pengelolaan terminal secara optimal pun terkendala anggaran dari pemerintah. "Anggaran pemerintah kurang fleksibel," ujarnya. Karenanya, jika ada kerusakan, gedung terminal tak bisa lekas diperbaiki.
Menurut Akbar, jika diserahkan kepada pihak ketiga, dia yakin pengelolaan gedung terminal akan lebih baik. "Mereka bisa meng-hire tenaga security yang disesuaikan dengan luas terminal," katanya. Dalam satu terminal dibutuhkan sekitar 50 personel, dan itu masih sulit dipenuhi Dinas Perhubungan DKI.
Meski nantinya gedung terminal akan dikelola pihak ketiga, Akbar mengatakan pihaknya masih akan mengelola lalu lintas di terminal. "Dishub akan fokus pada mengatur lalu lintas, soalnya menyangkut aspek keselamatan dan kesehatan kendaraan," tuturnya. "Pihak ketiga hanya kelola kebersihan dan keamanannya."
