TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Didik Suprayitno, mengatakan, sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama diberi kewenangan penuh dan tidak ada batasan, termasuk memilih Sekretaris Daerah DKI Jakarta.
"Tidak ada batasan, bisa milih Sekda DKI juga," ujar Didik di rumah dinas Joko Widodo di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 1 Juni 2014. Kementerian Dalam Negeri menyatakan, mulai hari ini, Jokowi dinonaktifkan sebgaai Gubernur DKI karena mengikuti pemilihan presiden usungan partai koalisi pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. (Baca: Jokowi Mulai Nonaktif, Ahok Pelaksana Tugas)
Namun begitu, Ahok tak bisa sewenang-wenang dalam Sekda DKI karena harus ada persetujuan Menteri Dalam Negeri. "Karena pengangkatan pejabat eselon I itu kewenangan presiden dan harus disetujui Mendagri dulu," katanya. (Baca: Ahok Jadi Plt Gubernur Setelah Jokowi Non-aktif)
Didik mengaku pihaknya telah menerima tiga nama calon Sekda DKI Jakarta. Namun ia enggan menyebut nama ketiga calon Sekda DKI. "Saya tidak tahu. Yang jelas sedang dalam proses," katanya. (Baca: Jokowi Ajukan Syarat Calon Sekda)
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Heru Budi Hartono, yang juga dikabarkan salah satu kandidat calon Sekda DKI, mengaku pasrah. "Saya menyerahkan ke senior saja dulu," selorohnya.
Ia pun mengaku tak berambisi jadi Sekda DKI. "Saya maunya jadi sekkab (sekretaris kabinet)," ujarnya sembari tertawa.
ERWAN HERMAWAN
Berita terkait
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
4 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
7 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
45 hari lalu
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
51 hari lalu
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
59 hari lalu
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca SelengkapnyaStafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
23 Desember 2023
Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.
Baca SelengkapnyaTidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main
20 November 2023
"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.
Baca Selengkapnya