TEMPO Interaktif, Bekasi: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi belum memperbarui atau melakukan pendataan keluarga miskin (Gakin). Kedua pemerintah daerah tetap menggunakan data lama untuk proyeksi dana kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per-Maret 2005 ini. "Sampai sekarang, belum ada data akurat keluarga miskin yang baru, Kabupaten Bekasi masih mengacu kepada jumlah pendataan penduduk miskin yang lama, tahun 2003 lalu," kata Bupati Bekasi Saleh Manaf di sela-sela pertemuan di gedung Pemkab Bekasi, Sukamahi, Sabtu (19/3).Selanjutnya dijelaskan, selama ini, pendataan Gakin dilakukan oleh masing-masing instansi. Tidak menutup kemungkinan, kata dia, akurasi pendataan Gakin lemah. Berdasarkan data kependudukan di Kabupaten Bekasi tahun 2003, tercatat 1.877.414 penduduk, 356.708 diantaranya dikategorikan Gakin. Pemkab Bekasi berharap mendapat dana kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak. "Tetapi, saat ini, kami masih menunggu dari pusat," kata dia.Saat ini, Pemkab Bekasi, belum memperoleh informasi mengenai penyaluran dana kompensasi BBM. Informasi itu, sampai saat ini, juga belum diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Siswanto