TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Balai Besar Ciliwung-Cisadane T. Iskandar mengatakan proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung kemungkinan besar meleset dari target. Menurut dia, prediksi itu muncul karena masalah pembebasan lahan masih belum bisa diselesaikan. (Baca: Sodetan Ciliwung Mulai Dikerjakan Maret)

“Kemungkinan besar meleset dari target pembangunan,” kata Iskandar kepada Tempo, Jumat, 13 Juni 2014. Sebelumnya, warga Bidara Cina, Jakarta Timur, yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung menolak proyek tersebut. Penolakan itu muncul setelah warga merasa tidak pernah ada musyawarah lanjutan terkait dengan masalah ganti rugi lahan.

Warga juga menyatakan belum tahu soal luas dan titik lahan yang akan terkena dampak proyek penanggulangan banjir tersebut. Iskandar mengatakan pekerjaan itu sebenarnya ditargetkan selesai pada awal 2015. Namun, melihat kondisi pembebasan lahan saat ini, dia mengaku target paling realistis untuk menyelesaikan proyek adalah akhir 2015.

Alasannya, banyak bidang tanah yang seharusnya dibebaskan ternyata masih dimiliki oleh warga. Dia pun mengakui bahwa pembebasan lahan masih belum selesai karena belum ada kata sepakat dengan warga. Meski sebagian warga sudah setuju, Iskandar mengatakan, jumlah ganti rugi belum masuk dalam pembahasan.

Ihwal penolakan dari warga, Iskandar mengatakan hal itu disebabkan oleh belum optimalnya sosialisasi oleh Balai Besar Ciliwung-Cisadane dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun dia yakin penolakan itu hilang setelah kedua pihak merampungkan persoalan ganti rugi lahan.

Menurut dia, penolakan itu secara langsung sangat berpengaruh terhadap pengerjaan proyek pembangunan sodetan tersebut. “Pasti ada pengaruhnya, jadi kami juga berharap warga bisa bersikap kooperatif,” katanya. (baca:Warga Tolak Sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur )

Selain di Bidara Cina, lahan di kawasan Otista dan Cipinang Besar Selatan juga akan dibebaskan. “Kalau untuk Cipinang Besar Selatan kemungkinan realisasinya akhir bulan ini,” katanya.

Adapun saat ini pembebasan lahan yang sedang dikerjakan merupakan bagian dari proyek pengerjaan tahap I. Iskandar mengatakan persentase pembebasan lahan saat ini baru mencapai 25 persen dari total lahan yang harus dibebaskan. “Yang sudah dibebaskan juga karena tidak perlu pembebasan, sebab bukan milik warga. Yang terkait warga belum dibebaskan,” katanya.

DIMAS SIREGAR