Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyapa warga yang sedang berobat di Puskesmas Tebet, Jakarta (10/6). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO , Jakarta: Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menggelar seleksi terbuka jilid dua. Pegawai negeri sipil yang mengemban jabatan fungsional berkesempatan untuk mengajukan diri pada jabatan yang diinginkannya di level struktural. Proses ini, kata Basuki, mirip dengan seleksi terbuka yang dilakukan kepada camat, lurah, kepala sekolah, dan jabatan lainnya.
"Semua pegawai yang kinerjanya buruk harus siap diganti," kata Ahok, sapaan Basuki, Senin, 16 Juni 2014. (Baca: Ini Cara Ahok Uji Ide Kebijakannya)
Bedanya dengan seleksi terbuka yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Daerah, kata Ahok, sistem ini bersifat sangat individual dan tak berkaitan dengan jabatan yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Maka itu, Ahok mempersilakan para pegawai yang mengincar jabatan struktural tertentu untuk mengajukan diri melalui semacam surat lamaran ke dirinya.
Mekanismenya, pegawai mengirimkan surat elektronik ke alamat wagub@jakarta.go.id. Selain identitas pelamar, surat tersebut harus berisi jabatan yang diinginkan, program dan strategi yang akan dilakukan dengan jabatan tersebut, dan kekurangan dari jabatan yang sedang diincar.
Ahok menjelaskan, ide seleksi kenaikan pangkat jabatan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya ritme kerja pegawai negeri sipil dan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih lambat. Sistem kerja tersebut membuat pemerintahan Ahok yang genap mencapai 20 bulan pada Juni 2014 minim pencapaian dibandingkan dengan pemerintahan saat menjadi Bupati Belitung Timur.
Sementara di Jakarta, ujar Ahok, ia belum berhasil menyelesaikan banyak program meski masa kerjanya genap mencapai 20 bulan pada 15 Juni 2014 lalu. Padahal, ia mengatakan beban kerja para SKPD tak banyak lagi lantaran banyak program seperti pembangunan jalan inspeksi sungai, pengerukan waduk, pembangunan rumah susun, dan normalisasi sungai sudah dikerjakan oleh pihak swasta. "Program-program itu sudah dikerjakan swasta, jadi mereka kerjanya apa?" kata dia.
Setelah menerima surat lamaran para pegawai, Ahok akan membaca dan mempertimbangkan isi surat untuk mengundang si pengirim mengikuti tes wawancara. "Kalau surat menarik, baru kan setelah itu kopi darat," tutur Ahok. (baca: Tahun Ini, Dua Dinas di Pemprov DKI Bakal Dilebur)
