PKL di Monas, Operasi Penertiban Telah Dimulai  

Reporter

Selasa, 17 Juni 2014 06:21 WIB

Pedagang Kaki Lima merebut barang dagangannya saat ditertibkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (11/9). Penertiban PKL rutin tersebut guna mengembalikan fungsi kawasan yang bebas dari pedagang. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menabuh genderang perang terhadap para pedagang kaki lima (PKL) di area Monumen Nasional (Monas). Operasi penertiban yang melibatkan ratusan, ada yang bilang sampai seribu, petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, Polri, dan Unit Pelayanan Teknis Monas dimulai Senin, 17 Juni 2014.

"Operasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pembersihan Monas sebagai tempat hiburan rakyat," ujar Yadi Rusmayadi, Kepala Satpol PP Jakarta Pusat, Senin petang, 17 Juni 2014. (Baca: Ahok Ingin Monas Steril dari PKL)

Operasi diawali dengan apel yang dihadiri Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso, Kepala Polsek Gambir Ajun Komisaris Besar Putu Putra, dan Kepala Unit Pengelola Teknis Monas Rini Hariyani.

Yadi menyatakan para petugas akan menyisir seluruh daerah Taman Monas, dan mengangkut PKL serta barang dagangan dengan truk. Mereka juga langsung menderek sebuah mobil yang diduga dipakai untuk berjualan. Mobil jenis Toyota Kijang yang sudah berkarat itu, dipenuhi peralatan dagang, seperti styrofoam dan gelas plastik.

Pemilik mobil tersebut, Septi, tidak berada di tempat. Namun, saudaranya Evi, 36 tahun, seorang PKL, berada di lokasi dan tampak kesal. "Mobil ini akinya rusak, jadi tidak bisa dijalankan! Kami bukan sengaja parkir untuk jualan!" ujarnya berdalih.

Menurut Kukuh, operasi akan dilakukan selama lima hari, dan setiap harinya dilakukan pengawasan selama 24 jam. "Kami akan pastikan mereka yang sudah diusir tidak bisa masuk lagi," katanya.

Selain daerah Taman Monas, akan dilakukan juga penyisiran di area parkir IRTI, untuk memastikan bahwa memang benar hanya 388 pedagang yang sudah terdaftar saja yang berada di sana. "Kalau tidak ada dalam daftar dan tidak berizin, akan kami tindak," ujar Kukuh.

URSULA FLORENE SONIA

Terpopuler
Putra Prabowo Mengaku Tak Pernah Dikritik Ayahnya

Penulis Buku MH370: Pesawat Sengaja Dilenyapkan

Marquez Menangi MotoGP Catalunya

Ini Penyebab Laut Terlihat Biru

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

24 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

6 Maret 2024

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.

Baca Selengkapnya