TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah Unit Kerja Perangkat Daerah mengeluhkan lambannya proses tender proyek melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat, Pamudji, menyatakan keberadaan ULP cukup menghambat pengerjaan proyek yang masuk tahun anggaran 2014. "Serapan anggaran juga sangat rendah jadinya," kata Pamudji kepada Tempo, Senin, 23 Juni 2014.
Pamudji mengatakan rendahnya serapan anggaran itu terlihat dari minimnya dana yang sudah digunakan. Hingga Juni 2014, Sudin PU Tata Air baru menggunakan dana sebesar Rp 10 miliar dari total anggaran 2014 sebesar Rp 433 miliar. "Artinya, baru sekitar 2,5 persen serapannya," ujarnya.
Jumlah itu sangat kontras jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Pada Juni 2013, ujar Pamudji, serapan Suku Dinas mencapai 60-70 persen. (Baca: Jelang Semester 2, Serapan Anggaran DKI 20 Persen)
Sedangkan untuk tahun ini, penggunaan anggaran sebesar Rp 10 miliar sebagian besar sudah digunakan untuk belanja pegawai harian. Selain itu, dana tersebut sudah dicairkan untuk kepentingan penanggulangan banjir pada Januari dan Februari kemarin. "Kalau penanggulangan banjir sifatnya darurat, jadi tidak perlu tender dulu," ujarnya.
Menurut dia, lambannya serapan anggaran itu disebabkan belum optimalnya lelang melalui ULP. Dari 44 paket proyek yang sudah diajukan untuk tahun ini, baru lima proyek yang sudah diketahui hasilnya. Namun proyek itu disebut Pamudji cuma proyek yang melibatkan konsultan.
Sedangkan proyek pengerjaan di lapangan disebutnya belum satu pun yang disetujui. Padahal, kata dia, mekanisme melalui ULP harusnya mempercepat proses lelang selama semua syarat administrasi sudah dipenuhi. "Kami ajukan 44 paket pada 16 Mei lalu, tapi baru disetujui 5 pada 5 Juni kemarin," katanya.
Pamudji juga menyatakan tidak tahu penyebab lambannya penyelesaian prosedur tender tersebut. Namun dia memastikan semua persyaratan tender sudah memenuhi standar lelang online di ULP. "Semua sudah lengkap dokumennya," ujarnya.
Sedangkan proyek-proyek penataan air di Jakarta Barat, kata dia, sebagian besar adalah pengerukan kali dan waduk. Di antaranya Waduk Wijaya Kusuma, Waduk Grogol, Waduk Rawa Kepa, Waduk Pondok Bandung, Waduk Hankam 1 dan 2, Waduk Hutan Kota Stengseng, Waduk Bojong, Waduk KFT, Waduk Peternakan, dan Waduk Perikanan. "Pokoknya seluruh waduk yang luasnya di bawah 5.000 meter persegi dan kali-kali saluran penghubung," ujar Pamudji.
Dia pun berharap proses lelang di ULP bisa lebih dipercepat. Menurut dia, mekanisme tersebut cukup baik karena nilai proyek tidak bisa berubah-ubah lagi. "Agar efektif, lelangnya harus cepat karena sudah online," katanya. (Baca: Kemunduran, Serapan APBD DKI 2014 Baru 8 Persen)
DIMAS SIREGAR
Berita terkait
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda
15 hari lalu
Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.
Baca Selengkapnya63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
26 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?
31 hari lalu
Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?
Baca SelengkapnyaJelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini
6 Maret 2024
Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
6 Maret 2024
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaAPBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun
18 Februari 2024
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca Selengkapnya5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan
7 Februari 2024
Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial
6 Februari 2024
Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD
20 Januari 2024
Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.
Baca Selengkapnya