TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pagi ini kembali menggelar
sidang perkara gugatan Forum Peduli Mutu Pendidikan (FPMP) terhadap hasil lelang jabatan kepala sekolah yang menjadi program Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama di PTUN, Jalan A. Sentra Primer Baru Timur, Jakarta Timur,
Ketua FPMP Muhaimin Ali mengatakan sidang kali ini akan mendengarkan keterangan saksi ahli dari pemerintah DKI Jakarta sebagai pihak tergugat. “Agendanya nanti sekitar pukul 10.00 WIB,” kata Muhaimin kepada Tempo, Rabu, 25 Juni 2014. (Baca:
Jokowi Lantik 180 Kepala Sekolah Baru)
Muhaimin mengatakan tuntutan kepada pemerintah DKI Jakarta itu muncul karena mekanisme lelang jabatan kepala sekolah dianggap tidak sesuai dengan aturan. (Baca:
70 Persen Kepala Sekolah Lama Tidak Lolos Lelang)
Menurut dia, aturan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dengan jelas menyebutkan pejabat setingkat kepala sekolah sudah harus memiliki sertifikat sebagai kepala sekolah.
Sedangkan menurut hasil lelang jabatan di Jakarta, kata dia, puluhan kepala sekolah baru belum memiliki sertifikat tersebut. Muhaimin menyatakan setidaknya ada 70 kepala sekolah baru yang belum memiliki sertifikat tersebut. “Padahal aturan dalam peraturan menteri itu sudah jelas tertulis,” katanya.
Dia pun menyayangkan keputusan pemerintah DKI Jakarta yang disebutnya tidak memperhatikan aturan tersebut. Padahal, peraturan itu dibuat untuk menjamin mutu dan kualitas kepala sekolah, sehingga bisa menghasilkan pelajar yang makin baik.
Menurut dia, Kementerian Pendidikan Nasional menargetkan semua kepala sekolah sudah memiliki sertifikat tersebut sejak 2013. “Tapi Jakarta yang harusnya menjadi percontohan malah melanggar aturan itu,” ujarnya. (Baca: Syarat Lelang Kepala Sekolah)
Sebelumnya, 26 mantan dan calon kepala dekolah SMA/SMK Jakarta yang tergabung dalam Forum Peduli Mutu Pendidikan Jakarta menggugat hasil tes lelang atau seleksi kepala sekolah ke PTUN pada 25 Maret 2014. Dalam gugatan Nomor 59/G/2014PTUN-JKT itu, pihak tergugat adalah pemerintah DKI Jakarta dan Badan Kepegawaian Daerah DKI. (Baca: Kepala Sekolah Rencanakan Gugat Hasil Lelang)
DIMAS SIREGAR
Berita terkait
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
27 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
6 Maret 2024
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca SelengkapnyaBapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue
21 Februari 2023
Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.
Baca SelengkapnyaPSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun
3 Agustus 2022
PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaKNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia
25 Juni 2022
Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar
19 Juni 2022
DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.
Baca SelengkapnyaCatat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta
17 April 2022
Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.
Baca SelengkapnyaCari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya
17 April 2022
Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.
Baca SelengkapnyaStasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya
8 Januari 2022
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.
Baca Selengkapnya