Pengunjung sedang mencoba fasilitas miniatur Mass Rapid Transit (MRT) di Plaza Blok M , Jakarta selatan, Kamis 29 Desember 2011. Rute MRT berbasis rel ini rencananya dari Lebak Bulus-Kampung Bandan dengan jarak tempuh 110.8 km dan beroperasi penuh pada tahun 2018. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemberian bekas kantor Wali Kota Jakarta Selatan berskema saling memberi hibah. Cara ini diambil untuk mengatasi birokrasi antara kedua instansi yang diprediksi dapat memperlambat proses pembangunannya. "Udah, enggak usah hitungan, biar cepat," kata Basuki di Balai Kota, Jumat, 18 Juli 2014.
Basuki menjelaskan, sebagai gantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerima kompleks akademi polwan di Lebak Bulus dari pemerintah pusat. Lahan ini akan dimanfaatkan untuk proyek MRT. Sedangkan Pemprov akan memberikan gedung bekas kantor Wali Kota Jakarta Selatan sebagai perluasan kantor sekretariat ASEAN.
Status Jakarta sebagai ASEAN diplomatic capital city membuat kuantitas aktivitas Ibu Kota meningkat. Ahok berujar, nantinya Ibu Kota akan diuntungkan dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh organisasi negara-negara di Asia Tenggara itu. "Pemprov akan untung karena akan ada banyak turis," tuturnya.
Ahok meminta Kementerian Pekerjaan Umum mempertimbangkan desain gedung baru agar sesuai dengan konstruksi MRT yang akan melintas di wilayah itu. Gedung bekas kantor Wali Kota Jakarta Selatan ini dibangun pada 1969 dan mulai ditempati sejak 1972.
Berlokasi berdekatan dengan perempatan lalu lintas CSW (Centrale Stichting Wederopbouw) Blok M, gedung ini memiliki luas tanah sekitar 2 hektare. Ia mengklaim sistem tukar hibah ini lebih efektif dibanding cara lain. "Enggak usah saling tunggu, kecuali kalau pihak yang diajak bertukarnya itu perusahaan swasta," ujar Ahok.
