Gubernur DKI Jakarta yang juga Presiden terpilih Joko Widodo (kedua kiri) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (kiri) menyalami sejumlah PNS Pemprov DKI Jakarta setibanya di Balaikota, Jakarta, Senin 4 Agustus 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan kinerja Badan Kepegawaian Daerah. Dia menyatakan sudah merekomendasikan sejumlah pejabat eselon III untuk dipecat. Namun, hingga kini mereka masih berstatus sebagai pegawai DKI Jakarta.
Mereka, kata Ahok, sapaan Basuki, melanggar sejumlah aturan. "Tapi sekarang masih dipertahankan, makanya saya mau lihat prosesnya seperti apa," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2014.
Ahok mengarahkan kecurigaan kepada I Made Karmayoga, Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang semestinya menjadi eksekutor dari rekomendasi itu. Jika ternyata kinerjanya dianggap tak becus, bukan tak mungkin posisi Made bakal terancam. "Ini permainan jenis apa? Kalau dia tidak bisa jelaskan berarti hambatan kita di BKD," ujar Ahok.
Made mengatakan proses pemecatan PNS memang tak mudah. "Ini saya baru selesai sidang jabatan. Ada beberapa yang memang diputuskan dikeluarkan," katanya ketika dihubungi, Rabu, 6 Agustus 2014.
Menurut dia, pengangkatan dan pemberhentian PNS harus sesuai dengan standar prosedur operasi yang sudah ditetapkan. "Harus rapat dan ditemukan buktinya dulu, biasanya makan waktu sebulan," kata dia.
